Apakah Bali Diciptakan untuk Menjadi Pusat Keuangan Global?

PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan

BELUM TUNTAS masalah tumpukan sampah, Bali kini seakan dijelali dengan beban performance global yang baru. Selain sudah menyandang gelar destinasi wisata terbaik dunia berkali-kali, kini Pulau Dewata dihadapkan pada tantangan tidak ringan dengan rencana mengenakan busana keunggulan baru yaitu sebagai pusat keuangan global sekelas Dubai. Entah bagaimana lagi wajah Bali ke depan jika agenda ini dilaksanakan.

Setiap ambisi besar memerlukan dua hal yang sama pentingnya yakni visi, dan urutan langkah. 

Yang pertama kerap hadir dalam pidato dan konferensi pers. Yang kedua, justru yang paling menentukan apakah sebuah gagasan akan tumbuh menjadi institusi, atau berhenti hanya sekedar menjadi wacana.

Pada 7 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pembangunan Indonesia Financial Centre di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, Denpasar. 

Kawasan seluas 100 hektar itu akan menganut sistem common law dan menawarkan insentif pajak nol persen bagi dana asing yang masuk. 

Dubai International Financial Centre (DIFC) disebut sebagai referensi utamanya.

Merujuk Dubai sebagai model adalah pilihan yang okelah sah secara intelektual. Namun perbandingan yang jujur idealnya mensyaratkan kita agar mau membaca seluruh sejarahnya, bukan hanya hasil akhirnya.

DIFC berdiri pada 2004, tapi jauh sebelum satu pun perusahaan keuangan global menginjakkan kaki di sana, dimana Uni Emirat Arab telah menyelesaikan pekerjaan yang paling membosankan sekaligus paling krusial khususnya menyiapkan seluruh arsitektur hukumnya terlebih dahulu.

Konstitusi UAE diamandemen untuk memungkinkan pembentukan financial free zone. Sistem pengadilan independen berbasis common law dibangun berdampingan dengan infrastruktur fisiknya, dengan hakim-hakim yang didatangkan dari yurisdiksi common law terkemuka seperti Inggris, Singapura, dan Hong Kong.

Pemerintah UAE bahkan memberi kelonggaran kepada peserta DIFC untuk beroperasi di luar batas kawasan selama kurun waktu empat tahun pertama, karena mereka sadar konstruksi memerlukan waktu, dan bisnis tidak boleh menunggu hingga gedung selesai.

Yang juga kerap terlupakan adalah konteks geografis-ekonomi yang menopang Dubai. Kawasan Timur Tengah kaya akan petro-dollar yang secara organik membutuhkan tempat untuk mengelola dan memutar kekayaannya. DIFC hadir sebagai infrastruktur bagi kebutuhan yang sudah ada, bukan kebutuhan yang perlu diciptakan terlebih dahulu.

Lebih jauh dari itu, Dubai membangun DIFC di jantung kota yang sudah memiliki konektivitas internasional kelas satu. Bandara Dubai International adalah salah satu yang tersibuk di dunia, dengan rute langsung ( direct flight ) ke ratusan kota di dunia. 

Bandingkan dengan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, meski sibuk, dirancang utamanya untuk melayani arus wisatawan, bukan arus profesional keuangan yang membutuhkan penerbangan pagi ke Tokyo dan malam sudah sampai di  Bandara Heathrow (LHR) di London.

Gravitasi kapital Dubai tidak dibangun dari nol — ia hanya difasilitasi. Dan Bali tidak berada dalam konteks yang serupa. Yang dimiliki Bali adalah sesuatu yang jauh lebih rapuh sekaligus jauh lebih berharga yaitu modal budaya yang telah terbentuk berabad-abad, mendunia , dan justru itulah yang kini justru sedang dipertaruhkan.

Ada pertanyaan yang lebih dalam yang perlu diajukan sebelum membahas kesiapan Bali: mengapa bukan Jakarta, Surabaya, Medan atau bahkan Batam?