Kamis, 21 Mei 2026

Tribunners / Citizen Journalism

Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism.

Tayang:
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
RAPAT PARIPURNA DPR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna DPR beragendakan antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

profile tribunners
PROFIL PENULIS
Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI 2015 – 2018

 


ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom, peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA.

Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara. 

 

RAPAT PARIPURNA DPR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna DPR beragendakan antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
RAPAT PARIPURNA DPR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna DPR beragendakan antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

 

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran. 

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang Nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). 

Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu Partai Komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. 

Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen. 

Pandangan ketiga peraih hadiah Nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024. 

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrem, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.

Namun faktanya, pembangunan ekonomi China tetap dengan nilai dan budayanya sendiri. 

Sehingga, model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut sebagai Marxisme yang bermetamorfosis sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China. 

Sesuai Minatmu

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved