Kertajati dan Ujian Otonomi Strategis Indonesia di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok

PROFIL PENULIS

Dr. (c.) Ian P. Siagian, S.H., M.H.

Penulis adalah Dr. (c.) Ian P. Siagian, S.H., M.H., Kandidat Doktor Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, mantan Anggota DPR RI Periode 2009–2014

DALAM beberapa tahun terakhir, kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat gravitasi geopolitik dunia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meluas, tidak hanya pada aspek militer dan keamanan, tetapi juga perdagangan, investasi, teknologi, energi, dan pengaruh diplomatik.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana: bagaimana menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan independensi strategis yang selama ini menjadi ciri politik luar negeri bebas aktif.

Perbincangan publik mengenai kemungkinan pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati dalam kerangka kerja sama strategis dengan Amerika Serikat telah memunculkan berbagai respons.

Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi yang berkembang, diskursus tersebut sesungguhnya membuka ruang yang lebih penting untuk membahas posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi kekuatan besar yang semakin intensif.

Bagi Indonesia, isu utama bukanlah memilih antara Amerika Serikat atau Tiongkok. Pilihan semacam itu justru bertentangan dengan fondasi politik luar negeri yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan.

Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hubungan dengan seluruh mitra strategis dunia tanpa terjebak dalam politik blok maupun rivalitas geopolitik yang dapat membatasi ruang gerak nasional.

Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu warisan strategis para pendiri bangsa yang tetap relevan hingga saat ini. Prinsip “bebas” memberikan kebebasan bagi Indonesia untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, sedangkan prinsip “aktif” mengamanatkan peran konstruktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional.

Dalam konteks abad ke-21, prinsip tersebut berkembang menjadi kebutuhan untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah meningkatnya kompetisi global.

Otonomi strategis berarti kemampuan suatu negara untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa tekanan berlebihan dari kekuatan eksternal.

Dalam praktiknya, konsep ini menuntut Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan seluruh negara mitra, baik Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, India, maupun negara-negara ASEAN. Hubungan yang seimbang akan memperluas pilihan kebijakan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Dalam perspektif keamanan nasional, kerja sama pertahanan dengan negara lain merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan.

Modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, serta latihan bersama merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Namun kerja sama tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berada di bawah kendali kedaulatan Indonesia.

Pada titik inilah transparansi menjadi sangat penting. Dalam hubungan internasional modern, persepsi sering kali memiliki dampak yang sama besar dengan realitas kebijakan itu sendiri.

Kurangnya komunikasi publik dapat memunculkan spekulasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian, baik di dalam negeri maupun di lingkungan regional. Karena itu, setiap kerja sama strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan mitra internasional agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Indonesia memiliki posisi yang unik dalam tatanan global. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan salah satu motor utama ASEAN, Indonesia dipandang sebagai kekuatan menengah yang memiliki kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda.