Menyibak BGN, Menata Ulang MBG

Tentu fokus tersebut merupakan tantangan eksistensial yang harus diwujudkan. Hanya saja, semua itu, mesti berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi. Mengingat masa transisi bukan tanpa resiko. Model kepemimpinan yang tegas, kendati efektif, tetap saja beresiko melahirkan patologi birokrasi manakala upaya pembenahan tidak berpijak pada prinsip demokrasi dengan visi reformasi institusi yang kuat.

Salah satu konsekuensi paling nyata pada fase transisi adalah risiko terjadinya paralisis birokrasi. Risiko ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi, lantaran skandal rasuah dalam tubuh BGN-MBG hendak melahirkan guncangan politik, dimana respons kebijakan yang reaktif dan over control dapat memperlambat kinerja organisasi (Bozeman & Anderson, 2014).

Padahal penertiban tanpa fleksibilitas hanya akan menciptakan rasa takut bagi petugas pelaksana di level bawah dalam mengeksekusi anggaran program. Dampak dari masalah ini adalah penyerapan dana berpotensi melambat, yang batas tertentu, memicu stagnasi dalam redistribusi MBG. Di titik inilah kepemimpinan BGN perlu menjaga keseimbangan antara penguatan pengawasan dan kepastian operasional.

Selain Deyang, kehadiran figur berlatar militer di pucuk BGN dapat dilihat sebagai tanda pergeseran paradigmatik ke arah command-and-control (Weber, 1947). Kendati struktur yang bercorak militeristik efektif mencegah persoalan administrasi dan penyimpangan, tetapi dalam lensa public policy, model yang hierarkis cenderung kaku dalam merespons kebutuhan gizi yang adaptif dan dinamis.

Pada prinsipnya pendisiplinan individu tidak sama dengan penataan ulang sistem. Kalau pemimpin baru BGN hanya sekedar memoles citra lembaga dengan cara-cara yang kaku demi memastikan keamanan administrasi, maka secara esensial, program MBG tak akan mengalami perubahan substantif. Sebaliknya, yang terjadi hanyalah pergeseran bentuk dari predatorisme ke tata yang kaku.

Tawaran Struktural

Penyelamatan MBG dari jebakan rent-seeking dan ancaman paralisis birokrasi menuntut langkah reformasi yang berorientasi pada desentralisasi terhadap rantai pasok. Trayek birokrasi yang terkonsentrasi di pusat, secara empirik, gagal dan rentan menjadi sarang rent-seeking. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu alternatifnya adalah mengalihkan langsung anggaran program ke tingkat bawah.

Pengalihan langsung ke level bawah dapat meminimalisir terjadinya asimetris informasi dan menutup celah rent-seeking di level pusat. Pengalihan ini paling tidak bisa dilakukan melalui skema swapenglolaan berbasis komunitas. Tujuannya adalah reintegrasi peran BUMDes, petani lokal hingga komite sekolah. Hanya dengan ini, multiplier efek ekonomi MBG dapat berjalan merata tanpa terdistorsi kepentingan predatoris (Ostrom, 1990). 

Langkah lain yang dapat dilakukan dalam menjawab sengkarut BGN-MBG saat ini adalah merekonstruksi mekanisme transparansi yang berpijak pada digitalisasi berbasis open data. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi risiko asimetris informasi (Stiglitz, 2002). Artinya BGN wajib menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat terkait harga pangan, profil vendor dan serapan anggaran di setiap wilayah.

Dalam demokrasi, transparansi menjadi faktor krusial, dikarenakan ruang pengawasan multi level dapat terjalin. Dengan transparansi, potensi penyelewengan dapat dideteksi sejak dini. Karena itu pelembagaan akuntabilitas yang berbasis pada komunitas menjadi keharusan. Pengawasan bottom-up, secara instrumental, berfungsi sebagai pencegahan monopoli kendali top-down yang pada faktanya terjebak praktik rasuah.