DPP Golkar Bersikukuh Capreskan Ical

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) dipimpin ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) dan Dewan Pertimbangan (Wanbin) dipimpin Akbar Tanjung, menggelar pertemuan tertutup di kantor DPP PG, Slipi, Jakarta, Selasa (8/5/2012) malam kemarin.

Dalam pertemuan sekitar tiga jam itu, pihak Wanbin dipimpin Akbar, kembali menyuarakan saran dan pertimbangannya sebagaimana surat yang dikirim ke DPP, agar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ketiga, diarahkan untuk membahas tata cara penetapan calon presiden (capres) Golkar.

Diusulkan, agar masing-masing komponen, termasuk DPD Tingkat II Golkar diberi kesempatan mengusulkan capres. Selanjutnya, minimal lima capres akan diseleksi dan dilakukan mekanisme terbuka, yakni survei untuk ditetapkan capres terkuatnya.

Namun, pihak DPP yang dipimpin Ical, berkeras bersikap percepatan pelaksanaan Rapimnas III pada Juni yang akan mengukuh Ical sebagai capres adalah keputusan Rapimnas II pada akhir 2011 lalu. Dan keputusan itu harus dilaksanakan.

"Saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan, sebagian telah kami (DPP) laksanakan dan tentu sebagian kita sesuaikan dengan mekanisme dan aturan yg ada di partai. Terrkait usulan materi Rapimnas, dalam rapat pleno DPP Partai Golkar sungguh-sunggu kami membahasnya. Dan telah sampai pada suatu kesimpulan, kami harus laksanakan keputusan Rapimnas II," kata Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

"Rapimnas II telah memutuskan bahwa perlu segera dilakukan Rapimnas ketiga selambat-lambatnya Juni untuk mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai capres Partai Golkar 2014 mendatang," kata Sekjen DPP PG, Idrus Marham, seusai mengikuti pertemuan," ujarnya.

Menurut Idrus, keputusan itu telah dibahas dan diambil dalam rapat pengurus harian DPP pada 27 April dan rapat pleno pada 3 Mei 2012.

Dengan hasil kedua rapat itu, lanjut Idrus, DPP memastikan menggelar Rapimnas III pada Juni 2012 mendatang, dengan agenda penetapan dan pengukuhan Ical sebagai capres, penetapan strategi pemenangan Pilpres 2014, dan penetapan pengaturan pendisiplinan kader terkait pilpres tersebut.

Idrus berkilah jika keputusan ini diartikan mengabaikan saran Wanbin.

"Bukan tidak didengar. Kami, memperhatikan sebagian dan tentu kami beranggapan bahwa usulan tata cara kita telah dibahas dalam Rapimnas II. Peserta dan peninjau juga sesuai diatur dalam AD/ART, dan Dewan Pertimbangan juga hadir," Idrus menegaskan.

Idrus menandaskan kembali, kader terikat atas keputusan Rapimnas II. Dengan begitu, Idrus juga jika tidak melaksanakan keputusan Rapimnas II, maka DPP melakukan pelanggaran AD/ART partai.

"Dan tentu kami tidak bisa biarkan seperti itu terjadi. Nanti justru jadi masalah," kata dia.