Pemerintah Harus Sempurnakan Program Deradikalisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengutuk aksi kekerasan oleh kelompok anarkis intoleran terhadap penganut Syiah pengikut KH Tajuk Muluk di Sampang, Madura, yang menewaskan sejumlah orang, puluhan luka-luka, dan trauma kejiwaan ratusan anak lantaran menyaksikan aksi brutal dan pembakaran puluhan rumah, pada Minggu (26/8/2012).

Anggota Komisi III dari F-PDIP, mengatakan pemerintah harus mengevaluasi secara serius efektifitas program deradikalisasi tanpa disertai proyek 'disengagement'. "Proyek 'disengagement', yakni penutupan kran-kran radikalisme untuk mencegah penyebaran ide-ide radikalisme dan praktiknya oleh para pengikut faham kekerasan," ujar Eva, Senin (27/8/2012).

Menurut Eva, dalam hal ini, sepatutnya kepolisian sebagai penegak hukum punya strategi operasionalisasi terhadap upaya 'disengagement' tersebut.

Selain itu, fakta atas kekerasan beruntun dan intensif terhadap pengikut agama-agama minoritas menuntut pemerintah untuk memperluas sasaran program 'kekerasan sosial berbasis agama' yang selama ini tidak tersentuh program deradikalisasi berbasis terorisme.

Ia mengatakan, tragedi kebhinekaan di bulan Syawal ini tidak perlu terjadi, jika polisi responsif mencegah kekerasan atas adanya informasi penyerangan komunitas Syiah. Sebab, informai itu sudah beredar H-3 sebelum Hari Raya Idul Fitri 19 Agustus 2012.

F-PDIP menuntut polisi melakukan penegakkan hukum yang berkeadilan, dengan menindak oknum-oknum penghasut atau penyebar kebencian, maupun pelaku kekerasan saat kejadian. Dan jangan mengkriminalkan korban sebagaimana kejadian-kejadian serupa.

"Sepatutnya juga tragedi Sampang menjd perhatian Pemerintah Pusat, bukan saja berkaitan dengan rehabilitasi fisik dan mental (trauma counseling), tapi harus ada skema komprehensip untuk mencegah kejadian tersebut menjadi pola yang bisa terulang terjadi," imbuhnya.

Lebih lanjut Eva mengatakan, fraksinya mengingatkan, bahwa upaya MPR melakukan sosialisasi empat pilar akan sia-sia, jika tidak didukung pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo), yang selama ini membiarkan propaganda faham radikalisme termasuk dorongan subversi atau melawan negara di berbagai sosial media.

"FPDIP mendorong keseriusan Pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri fenomena premanismea atau anarkisme, sehingga sinyalemen, bahwa pemerintahan SBY-Boediono justru menyuburkan premanisme tidak benar adanya," tandasnya.

Baca Juga: