Kamis, 21 Agustus 2025

Kerusuhan Sampang

Kasus Sampang, Ketidakpedulian Pemerintah terhadap Minoritas

Kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura bukan lagi karena masalah keluarga atau aliran. Namun, lebih kepada ketidakpedulian

Editor: Anwar Sadat Guna
zoom-inlihat foto Kasus Sampang, Ketidakpedulian Pemerintah terhadap Minoritas
Kompas Nasional/LUCKY PRANSISKA
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdal Kasim (kiri) bersama wakil, Rida Saleh menyampaikan rekomendasi menyangkut kasus Sampang di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (28/8/2012). Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal antara lain mendesak pemerintah menuntaskan kasus dengan tuntas dan mengimbau tokoh agama berperan dalam menciptakan kerukunan beragama.

Laporan Riana Dewi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura bukan lagi karena masalah keluarga atau aliran. Namun, lebih kepada ketidakpedulian pemerintah terhadap kaum minoritas.

Hal ini disampaikan dalam talkshow yang diadakan DPD RI mengenai Kaum Minoritas, Mazhab Syiah, dan Hak Warga, Jumat (31/8/2012).

"Proses demokrasi selama ini dipaksakan ke mayoritas, dan suara kaum minoritas kurang didengarkan. Pemerintah harus mempertimbangkan suara kelompok lain," tutur Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institite for Culture and Humanity.

Fajar menambahkan selama ini, pemerintah terkesan ditekan kelompok mayoritas. Hal ini bertentangan dengan janji negara dalam konstitusi, bahwa semua masyarakat memiliki hak suara yang sama.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa kelompok penganut mazhab Sunni menyerang kelompok Syiah, karena dianggap sesat. Penyerangan itu menewaskan dua warga.

Dalam talkshow tersebut hadir juga mantan Ketua Komite III DPD RI, Istibsyaroh dan Rusdi Mathari, freelance journalist. Acara berlangsung di pressroom DPD RI, pukul 10.00 pagi.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan