Intoleransi
Tokoh Nasional Bahas Persoalan Intoleransi Bangsa
Sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan, membahas persoalan intoleransi yang marak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat.
Penulis:
Mochamad Faizal Rizki
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan, membahas persoalan intoleransi yang marak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat.
Dibuka oleh Din Syamsudin, acara Silaturahim Tokoh Bangsa yang bertempat di Auditorium Pusat Muhammadiyah, para tokoh politik, ekonomi, hukum, agama, yang hadir diantaranya ialah, Wiranto, Akbar Tandjung, Jimly Assidiqie, Harry Tanoesoedibjo, Irman Gusman, Bambang Soedibjo, Franz Magnis Suseno, Benny Soesatyo, dan masih banyak lagi urun rembuk membahas mengenai konflik horizontal yang semakin meruncing di tengah masyarakat.
Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan konflik horizontal yang terjadi akhir-akhir ini bisa jadi merupakan dampak dari demokrasi.
"Kita sudah sepakat demokrasi menjadi pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada, namun demokrasi yang tidak sejalan pendapatan masyarakat, adanya kesenjangan yang tinggi, kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, maka konflik horizontal tak dapat dielakan,"tuturnya Irman kepada wartawan, di Auditorium Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, (6/9/2012).
Irman menambahkan, penguatan civil society harus terus dilakukan dan para pemimpin negara harus memberika contoh pluralisme terhadap masyarakat.
Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengatakan, pembiaran oleh negara terhadap kekerasan harus segera dihentikan. "Ada 1620 titik rawan konflik horizontal, mayoritas adalah konflik sengketa, dan sisanya lain-lain seperti agama, pembiaran oleh negara yang terus menerus dilakukan akan semakin memperuncing konflik horizontal di masyarakat," terangnya.
Jimly Assidiqie menyoroti, konflik horizontal yang terjadi ini akibat dari kebebasan yang tidak dibarengi oleh kerja negara yang memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.
"Kebebasan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang apabila negara tidak berlaku adil dengan membiarkan kesenjangan diantara masyarakat semakin tinggi,"kata Jimly.
Kebebasan, lanjut Jimly, apabila digunakan dengan tidak tepat maka kerukunan hidup sebagai bangsa dan negara akan semakin tergerus.
Klik: