Menteri Susi Dukung Gagasan Menko Rizal Berantas Mafia Garam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mendukung gagasan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membentuk tim monitoring garam.

Sebab kata Susi, permainan mafia di sektor garam sudah sangat menyengsarakan rakyat. Lihat saja soal bocornya garam industri ke garam pangan, saat ini.

"Temuan Polda sangat luar biasa, itu yang kami suarakan. KKP setuju apa yang ditemukan Polda soal kebocoran garam, dan memang itu yang membuat kami prihatin. Kami akan kerja bersama untuk memonitor di tim monitor swasembada garam," kata Susi usai rapat koordinasi di kantor Menko Maritim, Gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015)

Tak hanya mendukung pembentukan tim monitor garam, Susi juga setuju pengubahan sistem kuota menjadi sistem tarif dalam impor garam. Sehingga pemerintah dapat menutup celah praktik mafia garam.

"Jadi yang harus jelas supaya orang industri tidak pusing dan ketakutan, saya tidak bisa larang impor, tidak punya hak untuk melarang impor. Intinya industri harus cukup kebutuhannya atas garam," ujar Susi.

Menurut Susi, pemerintah ingin industri tidak melakukan praktik yang tidak sesuai peruntukannya. Sebab sistem oligopoli yang memonopoli, sebagaimana disebut Rizal sebagai 7 begal garam itu adalah double crime.

"Jadi industri jangan melakukan penyalahgunaan lebih dari kebutuhan," kata pemilik Maskapai Susi Air itu.

Dalam kesempatan sama, Susi pun meminta agar kementerian dan lembaga terkait dapat menumbuhkan semangat untuk memproduksi garam dalam negeri.

"Semua kami akan lakukan untuk bangun produksi dalam negeri lebih baik. Menteri Dalam Negeri dan Menperin juga harus Jaga, jangan sampai kami bangun kualitas, tapi tata niaganya tidak dibantu,"imbuh Susi.‎