Bantah Fenomena Rojali dan Rohana, Menko Airlangga: Isu yang Ditiup-tiup

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah fenomena Rojali dan Rohana yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.

Rojali adalah istilah untuk rombongan jarang beli, sedangkan Rohana merupakan akronim dari rombongan hanya nanya.

Dua istilah itu mengacu pada fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tanpa melakukan pembelian.

Baca juga: Rojali-Rohana Viral, Pemerintah: Ini Lecutan, Bukan Lelucon

Airlangga awalnya menjelaskan bahwa saat ini kebiasaan belanja masyarakat sudah mulai bergeser ke online dari offline.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ia mengatakan pertumbuhan transaksi online (e-retail dan marketplace) dari kuartal I ke kuartal II 2025 sebesar 7,55 persen.

Lalu, barang yang biasanya bisa dibeli di mal, terjadi peningkatan di pembelanjaan online.

Contohnya adalah produk personal care dan kosmetik yang pembelanjaan secara online naik hampir 17 persen pada 2024. 

Kemudian produk rumah tangga dan kantor yang nilai transaksinya Rp 72,8 triliun pada 2024 dan pertumbuhannya pada tahun tersebut sebesar 29,38 persen.

Baca juga: Soal Fenomena Rojali-Rohana, Pemerintah Diminta Berikan Stimulus Berefek ke Daya Beli Masyarakat

Airlangga kemudian menjelaskan bagaimana jumlah transaksi e-commerce juga meningkat pesat dari 2018 sebesar 280 juta, menjadi 3,23 miliar pada 2024.

Ia lalu juga membeberkan bagaimana kinerja keuangan emiten retail masih positif pada semester I 2025 dibanding periode yang sama pada 2024.

Emiten retail yang ia tunjukkan itu adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

"Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini, ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda dan tentu ini yang harus kita lihat," kata Airlangga saat konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Terkait dengan fenomena ini, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah sebelumnya telah meminta pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi yang berdampak dan berefek langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Najib menegaskan, pentingnya semua komponen pemerintahan untuk berkerja sama dalam mengatasi daya beli masyarakat.

"Saya pikir saatnya semua komponen bekerja sama untuk mengatasi daya beli masyarakat. Stimulus pemerintah perlu betul betul memberikan efek langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat,” kata Najib kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/7/2025).