DPR Pertanyakan Danantara Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Harus Dikawal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan keinginan Danantara Indonesia merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Restrukturisasi utang adalah proses penyesuaian ulang syarat dan ketentuan utang antara debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman) dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan, menghindari gagal bayar, dan menjaga kelangsungan usaha atau proyek.

Darmadi menyoroti sumber dana Danantara yang berasal dari dividen ratusan BUMN yang mereka kelola.

Menurutnya, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak masuk akal atau tak memiliki prospek jelas.

Baca juga: Soal Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Danantara: Sedang Dievaluasi

"Nah itu harus diperhatikan tuh. Danantara ini dapet dana dari dividen, terutama dari BUMN. Enggak boleh dipakai untuk hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal gitu kan. Sesuatu yang tidak visible sama sekali. Kemudian dana itu habis begitu saja misalnya," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (7/8/2025).

Ia menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu sangat lama untuk balik modal.

Maka dari itu, ia menekankan bahwa rencana restrukturisasi utang perlu dikaji secara matang.

"BEP (break even point) kita enggak tahu kapan baliknya ini. Nah, itu program-program yang kita harus kawal gitu, apakah itu kemudian bagus dia masuk ke situ," ujarnya.

Sejatinya, Darmadi menyebut Komisi VI DPR RI akan mendukung langkah ini jika Operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), memiliki perencanaan bisnis yang jelas.

Ia mencontohkan kasus Garuda Indonesia yang juga menerima suntikan modal dari Danantara sebagai bagian dari restrukturisasi

Menurut dia, langkah tersebut masuk akal karena perusahaan maskapai itu dipandang memiliki prospek bisnis yang bagus untuk ke depannya.

"Garuda kan disuntik juga dari Danantara nih. Nah, kita lihat bisnis plannya misalnya. Oh oke ini masuk akal. Dari DPR dia kan minta persetujuan DPR koordinasi. Oke ternyata Garuda oke nih mau nambah pesawat karena dia premium price kan. Equitas merknya masih bagus dan sebagainya. Oke masuk. Ini kita lihat ada prospek," ucap Darmadi.

Namun, untuk KCIC, Darmadi mengaku belum yakin. Ia menyebut belum ada kajian mendalam terhadap prospek bisnis KCIC.

Sementara itu, menurut beberapa perhitungan, proyek kereta cepat ini baru bisa balik modal dalam waktu lebih dari seratus tahun.

"Tapi kalau KCIC kita belum melakukan teropong. Belum. Nah ini mau diselamatkan, berapa uang yang mau diselamatkan ini? Apakah visible nih?" kata Darmadi.