Larangan Ekspor Minerba Jepang Ingin Win Win Solutions

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Industri pertambangan Jepang tetap berkeinginan penyelesaian damai untuk larangan ekspor minerba Indonesia. Solusi masalah dibawa ke badan perdagangan dunia (WTO) diupayakan terakhir jika memang sudah tidak ada jalan ke luar. Namun Jepang ingin agar tercipta Win-Win Solutions dan tidak sampai ke persidangan WTO.

"Kita memang telah mengajukan keberatan ke kementerian ekonomi perdagangan dan industri Jepang (METI) tanggal 23 April 2014 atas larangan ekspor bahan mineral mentah, minerba Indonesia," papar Naohisa Miyakawa, Ketua Umum Asosiasi Industri Pertambangan Jepang khusus kepada Tribunnews.com, Kamis (4/9/2014) di kantor asosiasinya.

Miyakawa menekankan bahwa pihaknya sebenarnya mengharapkan agar Pemerintah Indonesia yang baru nanti dapat mempertimbangkan kembali kebijakan larangan tersebut. Berharap sedikit tetap ada relaksasi atas kebijakan itu.

"Kita sadar dan mengerti kebutuhan Indonesia akan bahan baku pertambangan untuk dalam negeri nya memang sangat banyak dan sangat dibutuhkan saat ini. Tetapi kami ingin Win-Win Solutions agar semua merasa lega dan senang akan perdagangan tersebut," tambahnya.

Ditekankannya, walaupun harga nikel saat ini meningkat tinggi dan bagus di pasar dunia, tapi Indonesia dengan peraturan tersebut tak bisa merasakan keuntungannya sendiri, karena larangan ekspornya. Kita pun menjadi agak kesulitan karena harus mencari pemasok produk tambang yang baru dan sejak Februari sudah dialihkan ke Filipina dan Maret difokuskan ke Chili karena sejak Januari sudah muncul larangan ekspor dari Indonesia.

Walaupun bisa dipasok dari negara lain, jenis nikel nya masih sedikit lain.

"Jadi bukannya tidak ada kendala. Belum lagi saingan dari negara lain misalnya Tiongkok juga membeli dari sana. Jadi dalam jangka panjang bagaimana jadinya nanti, kita belum tahu, karena kan mendadak dua negara itu diserap minerbanya oleh negara lain dalam jumlah besar. Sedangkan Indonesia kami tahu memiliki cadangan nikel sangat besar di dunia selain kedua negara lain tersebut," katanya.

Pengajuan keberatan dan kemungkinan Pemerintah Jepang memasukkan klaim ke badan perdagangan dunia (WTO) memang ada. Tetapi berulang kali Miyakawa berharap bisa diselesaikan secara baik-baik.