Oposisi Jepang Berbohong Soal Jugun Ianfu
Tokyo harus tetap melakukan rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel) terkait kasus perbudakan seksual oleh tentara Jepang
lihat foto
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Angela Merkel, Kanselir Jerman terkenal sebagai manajer ulung untuk beragam krisis, disebutkan Ketua Partai Oposisi Jepang, Partai Demokrat (Minshuto), Katsuya Okada, meminta Jepang agar menyelesaikan masalah Jugun Ianfu, wanita yang dipaksa melacur saat perang dunia kedua oleh tentara Jepang. Surat resmi dari pemerintah Jerman mengatakan bahwa Merkel tidak pernah bicara demikian.
"Kami menerima surat resmi dari pemerintah Jerman bahwa Merkel tak pernah bicara mengenai Jugun Ianfu tersebut," papar Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, kepada pers kemarin (14/3/2015). Sementara Okada yakin saat pertemuan nya dengan Merkel beberapa waktu lalu tetap kukuh bahwa Merkel menyatakan hal tersebut kepadanya hingga Minggu ini (15/3/2015).
Tokyo harus tetap melakukan rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel) terkait kasus perbudakan seksual oleh tentara Jepang. "Jepang dan Korsel harus menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang semestinya," kata Merkel kepada Ketua Partai Demokratik Jepang, oposisi utama, Katsuya Okada.
Pernyataan Okada minggu lalu (6/3/2015) kepada pers, "Jepang dan Korsel harus menyelesaikan permasalahan terkait kasus perbudakan seksual oleh tentara Jepang dengan cara yang semestinya," paparnya menekankan bahwa hal itu diungkapkan Merkel dalam pertemuan dengannya.
Para politisi Jepang kini semakin sadar bahwa Okada ternyata telah berbohong dengan pengucapan tersebut setelah ada surat resmi sanggahan dari pemerintah Jerman mengenai hal tersebut.
Sementara itu Minshuto yang dipimpin Okada dikabarkan menerima sumbangan 240,000 yen dari Nisshin Seifun Group Inc. pada tahun 2011 dan 2012, saat Minshuto berkuasa. Sumbangan diterima setahun setelah Nisshin Flour Milling Inc., menerima subsidi dari kementerian Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang yang saat itu dipegang kabinet Minshuto.
Okada pun menyanggah adanya KKN antara Minshuto dengan Perusahaan tersebut, "Kami yakin tak ada kaitan antara dua perusahaan tersebut sehingga sumbangan yang diterima Minshuto adalah legal," paparnya.
