Defisit Jepang Akan Mencapai 8,2 Triliun Yen Pada Tahun 2020
Berdasarkan perkiraan kantor kabinet Jepang, akan sulit sekali mencapai target keseimbangan fiskal mendasar menjadi surplus pada tahun 2020.
Editor:
Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Defisit keuangan Jepang diperkirakan akan mencapai 8,2 triliun yen pada tahun 2020, terburuk di dalam kelompok negara maju. Oleh karena itu PM Jepang Shinzo Abe Selasa ini (18/7/2017) meminta agar neraca keuangan negara diperketat.
"Berdasarkan perkiraan kantor kabinet Jepang, akan sulit sekali mencapai target keseimbangan fiskal mendasar menjadi surplus pada tahun 2020. Oleh karena itu perlu percepatan revolusi pengembangan sumber daya manusia serta pertumbuhan kesinambungan semua bidang," paparnya pada sidang dewan ekonomi dan fiskal pemerintah Selasa ini.
Apabila jalan ekonomi Jepang seperti sekarang saja, tidak menumbuhkan perkembangan ekonomi yang ada, pertumbuhan ekonom hanya 3% saja, dan Oktober 2019 pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 10%, maka negara akan mengalami defisit 8,2 triliun yen pada tahun 2020 mendatang.
Oleh karena itu anggaran pengembangan sumber daya manusia di Jepang akan semakin ditingkatkan dalam waktu dekat ini.
Perhatian besar juga akan diberikan kepada obligasi nasional pemerintah Jepang untuk diterbitkan lagi di dalam anggaran tambahan mendatang. Namun dengan penerbitan Obligasi tersebut berarti juga semakin meningkatkan hutang negara pula.
Olehkarena itu beberapa politisi berharap agar pemerintah Jepang sangat berhati-hati sekali dalam menerbitkan oblikasi nasionalnya di masa datang.
Pada akhir pertemuan tersebut, PM Abe menyatakan, "Biaya promosi reformasi yang stabil diperlukan untuk konsolidasi fiskal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan dalam kenambungan, hal itu sangatlah dibutuhkan," tekannya lagi.
Oleh karena itu Jepang melakukan Revolusi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan semakin dipercepat pertumbuhannya.
Sementara Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Aso membentuk kerangka kerja khusus untuk investasi sumber daya manusia dan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan berkenaan dengan standar untuk memperkirakan persyaratan pembentukan anggaran tahun anggaran mendatang.
"Fokus nya kepada anggaran. Kami telah mengusulkan sebuah kerangka usulan untuk mengalokasikan saham-saham ke bidang pertumbuhan tersebut," tekan Aso.