Evaluasi UNDP: Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Membaik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks pembangunan manusia (IPM) di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014. Demikian hasil evaluasi awal  yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UNDP), Pemerintah Indonesia, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ).

Evaluasi RPJMN fase kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia, 2005-2025 dilakukan UNDP melalui proyek penguatan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (PGSP).

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terkahir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga," kata Manajer Proyek PGSP Mellyana Frederika dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Rabu(24/3/2013) dini hari.

“Berbeda dengan anggapan umum selama ini, ketimpangan pembangunan manusia (IPM) di Indonesia ternyata cendrung semakin mengecil,” tambahnya.

Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya dibawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Sementara itu daerah tertinggal seperti NTT, NTB dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

“Walaupun angka kemiskinan terus menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan diperkirakan akan mencapai target RPJMN pada kisaran 5-6% akhir 2014, namun tampaknya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target pada kisaran 8-10% tahun 2014 karena ternyata kemiskinan masih menumpuk di pedesaan.” kata Mellyana.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di pedesaan dilaporkan mencapai 17,35% dari jumlah penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebesar 10,72 %.

Selanjutnya, pada tahun 2012 dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan turun menjadi 14, 7% dari jumlah penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan turun menjadi 8,6%.

Pencapaian indikator sasaran lainnya yang terlihat cukup baik dan diprediksi akan mencapai target 2014 adalah bidang pendidikan, yakni angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar dan sekolah sederajat, serta APM sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat.

Hanya saja, untuk bidang pendidikan tampaknya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai target angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat serta APK perguruan tinggi. 

Sementara itu, target angka harapan hidup (AHH) juga memperlihatkan perbaikan dan diprediksi mencapai target 2014 (72 tahun).

Hasil evaluasi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 ini juga menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi masih berpusat di pulau Jawa dan Sumatera, ternyata muncul kekuatan ekonomi baru (emerging economy) yakni Sulawesi dan Kalimantan.

Diprediksi kekuatan-kekuatan baru yang lain akan bermunculan apabila MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) terlaksana sesuai harapan.

Pada tahun 2009, kontribusi Sulawesi terhadap PDB mencapai 4,72%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 4,87%. Kendati mengalami sedikit penurunan, Kalimantan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, yakni sebesar 8,63% pada tahun 2009 dan 8,46% pada tahun 2011.