Akil Mochtar Ditangkap KPK

ILR: SBY tak Usah Sok Bijak Tanggapi Kasus Suap MK

ILR menilai, banyak pihak yang harus bertanggungjawab atas adanya skandal kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar.

ILR: SBY tak Usah Sok Bijak Tanggapi Kasus Suap MK
TRIBUNNEWS/FX ISMANTO
Presiden SBY

Laporan Wartawan Tribunnews.com Bahri Kurniawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Legal Roundtable (ILR) menilai, banyak pihak yang harus bertanggungjawab atas adanya skandal kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, terutama pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.

"MA, DPR dan Presiden harus menata ulang proses seleksi anggota MK. Selama ini kan presiden abai, harusnya transparan dan partisipatif, tapi dalam proses rekrutmen presiden tidak melakukan transparansi dan tidak melibatkan publik," ujar Erwin di YLBHI Jakarta, Minggu (6/10/2013).

Karenanya, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tak langsung ikut bertanggungjawab atas penyelewengan yang dilakukan hakim konstitusi.

"Presiden jangan bersikap sok bijak menyikapi kemelut di MK, karena presiden juga bertanggung jawab," tukasnya.

Ia mencontohkan, proses terpilihnya Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi dari usulan Presiden. Menurutnya, presiden ketika mengusulkan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi, tidak menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif.

"Kalau kita hanya menyalahkan hakim MK tanpa melihat sebabnya, tak benar juga. DPR, MA dan Presiden ikut bertanggung jawab," tandasnya.

Penulis: Bahri Kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved