Yorris: Menyakitkan, Tiga Kader Golkar Dipecat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar, Yorris Raweyai, berharap para petinggi DPP Partai Golkar bisa berkumpul untuk mengevaluasi kinerja partai selama ini setelah Pilpres 2014 usai.

Ini diperlukan untuk merencanakan dan melakukan konsolidasi dengan pemerintahan yang baru.

Kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/8/2014), Yorris menyebutkan banyak hal yang harus dijelaskan oleh DPP Partai Golkar karena di bawah kepemimpin Aburizal Bakrie (Ical) faktanya Golkar banyak mengambil keputusan sepihak.

Kata Yorris hal itu sangat bertentangan dengan prinsip Partai Golkar.

"Yang paling menyakitkan mereka memecat tiga kader, sementara pemecatan itu diatur eksplisit di AD/ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga)," katanya.

Pemecatan yang ia maksud adalah terhadap Nusron Wahid, Agus Gumiwang dan Poempida Hidayatullah. Mereka dipecat karena mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

Padahal partai mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Surat pemecatan dilayangkan tanpa sebelumnya mengirimkan surat teguran.

Yoris mengakui ia sempat ikut sidang pleno untuk membahas tiga orang tersebut, ia menyetujui keputusan rapat karena rekomendasi nya adalah pencopotan secara struktural, dan tidak dikeluarkan dari partai.

Belakangan DPP Partai Golkar malah memecat ketiga orang itu dari keanggotaannya.

Bahkan terakhir partai mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar KPU mengkandaskan langkah Nusron dan Agus masuk ke parlemen untuk masa bakti 2014 - 2019.

Kata Yorris DPP mengambil kebijakan tersebut tanpa mekanisme yang betul.

"Organisasi macam apa ini? Organisasi hanya patuh pada AD/ART yang disepakati bersama-sama dan dilaksanakan," ujarnya.

Selain itu isu pemecatan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menurutnya juga menunjukan ketidakkompakan DPP Partai Golkar.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar awalnya menyebutkan Agung di non-aktivkan, namun dalam kesempatan terpisah Ical menyangkal kebijakan tersebut.

"Saya sebagai konstituen Golkar hanya bisa mengimbau tolong lah dibikin rapat pleno," tandasnya.