Komisi IV DPR Minta TNI Buka Data Pertanian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR akan meminta data-data keberhasilan TNI dalam kemitraan dengan Kementerian Pertanian. Hal itu terkait rencana TNI membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T).

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono ketika dikonfirmasi, Kamis (26/1/2017).

"Tapi, TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui panja (panitia kerja) pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," kata Ono.

Ono mendapatkan informasi saat masa reses mengenai adanya pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani (poktan). Selain itu, adapula kelompok tani yang tidak sinkron dengan anggotanya.

"Kita masih banyak menemukan program-program pertanian dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian salah sasaran," ujar Politikus PDIP itu.

Membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya, kata Ono, tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa.

Rencana TNI membentuk SP3T, menurut Ono, harusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut.

Meskipun, kata dia, TNI berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak impor beras lagi di tahun 2016.

Ono mengatakan Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri sudah menjadi mitra petani, sebagai pendamping petani yang dianggarkan khusus oleh Kementan.

Diharapkan Babinsa juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai penghubung pemerintah untuk mengurai persoalan petani.

"Selama ini data dan masalah pertanian itu bisa saya dan anggota Komisi IV dapatkan dengan mudah ke Dandim-Dandim dan Danramil sekaligus Babinsa. Data-data mereka sangat lengkap," kata Ono.

Ono menilai diperlukan evaluasi secara menyeluruh terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program. Misal, pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan.

"Inilah yang menjadikan walaupun anggaran pertanian meningkat sangat besar tapi tidak paralel dengan peningkatan kesejahteraan petani," katanya.(*)