Miryam Stres Jadi Buronan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP), Miryam S Haryani, belum diketahui persembunyiannya setelah dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun penasihat hukum anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura itu menyebut kliennya mengalami stres.

"Secara psikis klien saya pasti stres masuk dalam DPO (daftar pencarian orang/buron)," ujar Aga Khan, penasihat hukum Miryam, di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Menurutnya, Miryam tidak layak diberi status sebagai buron.

"Padahal kami selalu mengirimkan surat tertulis dan ada buktinya. Ini semua bukti kami kooperatif," tambahnya.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Miryam merupakan sosok kunci dalam kasus megakorupsi yang mengakibatkan erugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Miryam juga membuat kehebohan ketika menjadi saksi perkara e-KTP yang melibatkan terdakwa Irman (mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kemendagri).

Dalam persidangan ia mencabut seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun KPK, alasannya saat penyidikan merasa tertekan.

Aga Khan minta KPK tidak membedakan kasus yang sedang menjerat kliennya dengan kasus lain.

Menurutnya, KPK seharusnya menunggu hingga ada putusan praperadilan yang diajukan Miryam terhadap KPK. Melalui praperadilan, Miryam mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Mengapa dalam kasus lain, pemeriksaan terhadap tersangka yang mengajukan praperadilan, dapat ditunda oleh KPK. Contoh, kasus Suryadharma (mantan Menteri Agama), Budi Gunawan (kepala Badan Intelijen Negara), dan Hadi Purnomo (mantan Ketua BPK)," kata Aga.

Menurutnya, sampai saat ini tim penasihat hukum belum menerima pemberitahuan mengenai status DPO Miryam S Haryani.

"Kami, penasihat hukum tidak pernah diinfokan melalui surat maupun telepon soal DPO Miryam," tambahnya.

Ketika disingngung keberadaan kliennya saat ini, Aga Khan menegaskan masih berada di Indonesia. "Iya, masih di Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, Miryam siap menghadiri panggilan KPK sebagai saksi di kasus proyek e-KTP.