Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi Irit Bicara Ditanya soal Ibu Kota Baru
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) irit bicara perihal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) irit bicara perihal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih bakal menjelaskan rencana pemindahan Ibu Kota tersebut di saat yang tepat.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
Jokowi pun kembali mengulang jawaban yang sama ketika awak media menanyakan lebih detil mengenai pemindahan Ibu Kota. Mulai dari lokasi pemindahan hingga waktu pemindahan.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi sambil berlalu meninggalkan awak media.
Jawaban Jokowi ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berdiri di sampingnya, tersenyum simpul. Kemudian Sri Mulyani mengantar Jokowi ke mobil kepresidenannya.
Senada dengan Presiden, Sri Mulyani juga enggan berkomentar banyak mengenai rencana pemindahan ibu kota. Termasuk mengenai skema pendanaan yang disebut-sebut akan melibatkan peran swasta di dalamnya.
"Saya tidak ada komentar. Nanti Presiden yang akan menjelaskan," kata Sri sambil bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan akan menyelesaikan kajian pemindahan Ibu Kota pada tahun ini.
Bappenas menargetkan mulai melakukan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota pada tahun 2018. Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan.
Meski demikian, Bambang enggan menjelaskan spesifik kota mana di Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota.
Presiden Soekarno pernah menggagas ibu kota Indonesia berada di Palangkaraya. Pemerintah butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.
Nantinya, pusat administrasi pemerintahan akan dipindah ke Ibu Kota baru dan pusat bisnis serta perekonomian tetap akan dilakukan di Jakarta.
Baca: Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah ke Kalimantan
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menyebut, pemisahan fungsi kota niaga atau pusat perdagangan dengan fungsi pelayanan pemerintahan adalah kebijakan yang jamak dilakukan.
