Wakil Ketua DPR Agus Hermanto Tegaskan Rp 601 M Khusus Bayar Konsultan Penataan Kawasan Parlemen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, bahwa anggaran Rp 601 miliar dari APBN 2018 hanya digunakan untuk konsultan manajemen perencanaan dan manajemen konstruksi penataan kawasan parlemen.

Penjelasan itu menanggapi pernyataan koleganya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut, anggaran Rp601 miliar bukan hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi saja.

"Jadi tentunya yang ada sekarang ini dalam APBN 2018 itu adalah hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan dari konstruksi," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/11/2017).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan, konsultan perencanaan bukan hanya untuk pendirian fondasi bangunan.

Tetapi juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Sekretariat Jenderal DPR.

"Memang itu betul adanya, itu adalah untuk kebutuhan perencanaan. Analogi saya kalau kebutuhan perencanaan pasti ada konsultan perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan, anggaran konsultan perencanaan hanya butuh sekitar Rp30 miliar. Sementara Agus menilai besar atau kecilnya angka itu nanti bisa diawasi.

"Bisa saja seperti itu tapi kita lihat saja nanti pelaksanaannya, terlalu besar terlalu kecil, semuanya bisa dikontrol, media pun bisa juga mengontrol," katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, konsultan perencanaan dan konstruksi akan menyusun desain dan konsep seluruh proyek penataan kawasan parlemen yang meliputi alun-alun demokrasi, gedung baru DPR dan DPD, dan perpustakaan, termasuk persiapan izin pelaksanaan.

Setelah konsultan perencanaan bekerja, besaran anggaran yang akan dibutuhkan untuk proyek penataan kawasan parlemen baru diketahui.

"Kalau tertuang besarnya berapa, nanti akan keluar dari kajian-kajian yang menentukan langkah tindak lanjut termasuk rekomendasi dari Kementerian PUPR, yang melaksanakan," kata Agus.

Sebelumnya, Fahri Hamzah membantah anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk memakai jasa konsultan perencanaan dua proyek itu tidak mencapai angka Rp 600 miliar.

"Ndak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri.