Korupsi KTP Elektronik

Refly Harun: Jangankan Panggilan Paksa, Novanto Ditangkap Pun Tak Jadi Soal

Untuk itu Refly meminta Setnov untuk memberikan contoh baik dengan hadir dalam pemeriksaan KPK.

Refly Harun: Jangankan Panggilan Paksa, Novanto Ditangkap Pun Tak Jadi Soal
TRIBUNNEWS/FERDINAND WASKITA
Refly Harun 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Hal ini dilakukan supaya Novanto bisa dimintai keterangan dan diperiksa terkait kasus e-KTP.

Menurutnya, KPK diberikan kewenangan menahan Novanto jika tidak kooperatif, menghilangkan alat bukti dan berupaya menghalangi proses penyidikan.

"Jangankan pemanggilan paksa, menahan pun tidak ada persoalan," kata Refly kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Refly menjelaskan, hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam pasal 224 ayat 1 UU MD3 memiliki pengecualian.

Dirinya menjelaskan, hak imunitas itu, tidak berlaku jika anggota DPR membuka perkara yang dinyatakan tertutup ke publik dan terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi.

Baca: Golkar Terancam Kehilangan Suara di Jabar

"Tapi sekali lagi, hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi. Itu perlu dicatat. Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK," ujarnya.

Untuk itu Refly meminta Setnov untuk memberikan contoh baik dengan hadir dalam pemeriksaan KPK.

Setnov disarankan tidak berlindung di balik pasal 245 ayat 1 soal pemanggilan anggota DPR harus seizin presiden atau hak imunitas.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help