Golkar Tak Tutup Mata Kader di Daerah Desak Munaslub

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasca keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar, status Setya Novanto masih menjabat Ketua Umum dan Ketua DPR RI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan ada desakan yang meminta supaya Novanto mengundurkan diri atau dicopot dalam rapat pleno kemarin.

Selain itu, kader di daerah juga menginginkan penyelamatan partai dengan menggelar Munaslub.

"Tetapi ini kan masih belum cukup secara aturan organisasi, kenapa karena mesti 2/3 dan karena juga rapat pleno mendengarkan pandangan dari masyarakat," kata Ace kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, ada mekanisme yang harus dilakukan menyikapi status hukum Setya Novanto.

Menurutnya, putusan rapat pleno kemarin adalah kompromi terbaik menyatukan berbagai komposisi di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

"Oleh karena itu saya kira hasil keputusan rapat pleno kemarin merupakan kompromi yang terbaik ya untuk menyatukan berbagai macam kepentingan," katanya.

"Di satu sisi Pak Setya Novanto dalam upaya pencarian keadilan itu tidak diabaikan, tetapi di sisi lain bahwa Partai Golkar pun juga harus berjalan mekanismenya sesuai dengan mekanisme organisasi dengan cara munaslub tersebut," katanya.

Diketahui, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno sebagai respons atas ditahannya Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada hari Minggu (19/11/2017) malam.

Hasilnya Idrus Marham ditunjuk menjadi Plt Ketum Golkar sampai ada keputusan praperadilan Setya Novanto.

Selanjutnya jika praperadilan ditolak, Golkar akan meminta Novanto mundur dan digelar munaslub.