Sabtu, 11 Oktober 2025

Korupsi KTP Elektronik

Nurdin Halid Setuju Golkar Gelar Munaslub

Desakan dari DPD Tingkat I Partai Golkar agar Dewan Pengurus Pusat segera menggelar (Munaslub), kian menguat.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kanan) bersama Sekjen DPP partai Golkar Idrus Marham 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desakan dari Dewan Pimpinan Derah (DPD) Tingkat I Partai Golkar agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), merespon status hukum Setya Novanto, kian menguat.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, tidak menutup kemungkinan Munaslub bakal digelar. Bahkan dia mengaku sepakat soal desakan tersebut.

"Kalau ada wacana, dirapatkan lagi. Dan catat, Nurdin Halid setuju Munaslub," kata Nurdin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Nurdin menjelaskan, proses menuju Munaslub harus sesuai koridor aturan partai.

Baca: Malam Mingguan di Medan, Jokowi dan Keluarga Mampir ke Mal dan Makan Durian

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, Munaslub dapat digelar jika ada dua per tiga dari keseluruhan pengurus DPD I Golkar se-Indonesia yang mengusulkan.

Desakan Munaslub Golkar sudah disuarakan beberapa DPD tingkat I Partai Golkar. Nurdin memastikan pihaknya akan mengakomodir usulan tersebut.

"Pasti didengarkan. DPD I kan punya hak suara 34. DPP cuma satu suara," kata Nurdin.

Nurdin memastikan, DPP Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas digelarnya Munaslub.

Dalam lima poin yang dilahirkan dari rapat pleno kemarin, keputusan menggelar Munaslub masih menunggu hasil sidang praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto.

Jika praperadilan Novanto kalah atau gugur, maka otomatis Munaslub bakal digelar.

"Tapi kalau sampai menang ya tinggal diatur positioning-nya, yang pimpin Munaslub bisa jadi beliau (Setnov). Tapi tetap ada Munaslub," kata Nurdin.

Baca: Mahfud MD Lebih Fokus pada Masalah Korupsi e-KTP Ketimbang Laporan Pengacara Setya Novanto

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham resmi ditunjuk oleh rapat pleno DPP Partai Golkar menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Selasa (21/11/2017).

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved