KPK Periksa Anggota DPRD dari Empat Fraksi untuk Tersangka Walikota Mojokerto

Keempat saksi diantaranya Yuli Veronica Maschur (PAN), Febriana Meldyawati (PDI-P), Junaedi Malik (PKB

KPK Periksa Anggota DPRD dari Empat Fraksi untuk Tersangka Walikota Mojokerto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Masud Yunus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wiwiet Febryanto, terkait kasus dugaan suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menggali keterangan saksi kasus dugaan korupsi terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

Pada hari ini, Selasa (13/2/2048) KPK memanggil empat orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mojokerto periode 2014-2019. Mereka berasal dari fraksi yang berbeda.

Keempat saksi diantaranya Yuli Veronica Maschur (PAN), Febriana Meldyawati (PDI-P), Junaedi Malik (PKB), Dwi Edwin Endra Praja (Gerindra). Mereka diperiksa untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY (Masud Yunus)," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Ditetapkannya Masud Yunus sebagai tersangka bermula, setelah KPK menemukan bukti baru atas dugaan turut serta Masud Yunus menyetujui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Penetapan tersangka pada Masud Yunus merupakan pengembangan dari perkara suap yang telah menjerat Wiwiet dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.

Baca: Negara Wajib Lindungi Warga Negaranya, Tidak Boleh Lepas Tangan

Hingga akhirnya pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan Surat perintah penyidikan untuk Masud sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Masud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help