Masyarakat Papua Geruduk Kantor ATR/BPN, Tolak Pelepasan Tanah untuk Dijadikan Proyek PSN
Solidaritas Merauke' menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan masyarakat Papua yang mengatasnamakan 'Solidaritas Merauke' menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (7/10/2025) siang.
Solidaritas Merauke adalah sebuah gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Merauke, Papua, dan secara umum terhadap masyarakat Papua yang mengalami ketidakadilan, diskriminasi, marginalisasi, atau pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan langsung wartawan Tribunnews di lokasi, massa aksi tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN sekitar pukul 11.14 WIB.
Baca juga: Gaji Pegawai Capai Rp5 Triliun, Nusron Wahid Rinci Anggaran ATR/BPN 2026
Mereka membawa beragam alat peraga kampanye seperti pamflet hingga spanduk.
Mereka menuntut pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk menghentikan pengosongan beberapa lahan hutan khususnya di Papua Selatan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan pelepasan hutan di Papua hanya demi PSN," seru massa aksi seraya long march dari depan kawasan Masjid Agung Al-Azhar menuju Kantor Kementerian ATR/BPN.
Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah serangkaian proyek yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai prioritas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. PSN dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Tuntutan ini mereka serukan sekaligus memberikan warning kepada pemerintah bahwa Papua bukanlah tanah kosong.
Massa aksi menolak Papua disebut sebagai tanah kosong yang membuat pemerintah bisa seenaknya menggunakan lahan untuk berbagai macam pembangunan.
"Mereka sebut ini proyek strategis. kita sebut ini ekosida," seru massa aksi.
"Papua bukan tanah kosong. akui, hormati, dan lindungi hak masyarakat adat Papua," sambungnya.
Hingga berita ini ditulis pada pukul 12.10 WIB massa masih menyampaikan orasinya secara bergantian di atas mobil komando.
Sementara itu, arus lalu lintas di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, atau tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, menuju Blok M, terpantau masih lancar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.