Pemilu 2019
Pengamat Soroti Soal Perpaduan Hoax dan SARA Dalam Tahun Politik
Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti perkembangan hoax dan isu SARA.
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti perkembangan hoax dan isu SARA.
Dalam diskusi bertajuk 'Hoax Tumbuh Subur, Karena Partai Oposisi Tidak Kredibel', Ray mengatakan serangan jelang Pilkada Serentak maupun pemilu memang tidak hanya menyoal soal SARA tapi juga hoax.
Menurutnya, kedua hal tersebut memang terlihat saling melengkapi dalam menciptakan efek negatif demi memenangkan kontestasi Pilkada maupun Pemilu.
Baca: Polda Metro Fasilitasi Jalur Khusus Atlet Asian Games di Tol dan Busway
"Sekarang beralih ke model baru, dukung mendukung dengan hoax dan SARA, ini perpaduan serius dan sangat apik," ujar Ray, dalam diskusi yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).
Ray menekankan, hoax dan SARA seperti dua kutub magnet yang saling melengkapi.
"Dimana hoax terbaik menggunakan SARA, SARA yang terbaik melalui hoax," kata Ray.
Baca: Ketua PBNU Sarankan Jokowi Pilih Wakilnya yang Religus
Lebih lanjut ia menegaskan, jika hoax dan SARA benar-benar dipadukan pada tahun politik ini, bukan tidak mungkin bisa digunakan sebagai cara lain untuk memenangkan pemilu mendatang.
"Kalau dipadukan, itu ideal dalam konteks kalau sekarang itu pemenangan pemilu," tegas Ray.
Baca: Pengamat: Partai Demokrat Jangan Pertaruhkan Elektabilitas Dengan Hanya Usung Capres Tunggal
Sebelumnya, SARA dan hoax sudah mulai akrab kembali di telinga masyarakat Indonesia sejak beberapa waktu lalu.
Kedua hal tersebut dijadikan sebagai alat untuk menyiasati kemenangan dalam pilkada maupun pemilu.
Baca: Polda Metro Sarankan Laju Bus Pengantar Atlet Asian Games Lebih Ngebut
Kemenkominfo dan Polri pun terus menyasar oknum-oknum dan jaringan yang menyebarkan kabar palsu dan isu yang sangat sensitif tersebut.
Baik hoax dan sara, kini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi para politisi yang hendak mengikuti kontestasi pilkada maupun pemilu, namun juga pemerintah.