Mahfud MD Tidak Percaya Visi Misi Semua Capres Maupun Caleg, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyampaikan dia tidak pernah percaya dengan visi misi peserta pemilu, baik calon presiden, wakil presiden, maupum calon legislatif.

Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.

"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga."

"Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yamg jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Mahfud MD: Saya Sejak Dulu Tidak Percaya Visi Misi Kandidat Presiden Maupun DPR

Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.

Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.

"Karena yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama. Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.

Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit.

Baca: Kompak dengan Yusuf Mansur, Mahfud MD: Pilihlah Pemimpinmu, Jangan Sia-siakan Nasib 5 Tahunmu

Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pentingnya Pileg Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif.

Menurut dia Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden.

Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu.

Menurut Mahfud, jawaban SBY ketika itu sangat sesuai dengan realita di lapangan.

"Menarik jawaban Pak SBY, dia bilang 'sudahlah sekarang sudah beda dengan zaman orba. Kalau dulu presiden berdeham saja seluruh rakyat berdeham. Sekarang enggak bisa. Saya mau itu, DPR enggak setuju. Saya setuju, DPR setuju, LSM yang enggak setuju'," kata Mahfud. Itu menjadi salah satu bentuk pentingnya posisi anggota DPR dalam kehidupan bernegara.