Dahnil Berharap Masyarakat Pendukung Prabowo-Sandi Bisa Terima Putusan MK

TRIBUNNEWS.COM - Sengketa hasil Pilpres 2019 akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat (28/6/2019).

Jelang putusan MK tersebut, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi pastikan akan menerima apapun hasilnya.

Namun, BPN Prabowo-Sandi tak dapat melarang massa pendukung turun ke jalan untuk menggelar aksi merespons hasil putusan MK.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca: JK Yakin Aman Saat Putusan MK, Semua Capek

Baca: Kuasa Hukum: MK Jangan Buat Keputusan Bertentangan dengan Nurani dan Pikiran Rakyat

Baca: Jubir MK: Jangan Sampai Aksi Unras Halangi Jalannya Sidang Putusan

"Seperti yang disampaikan Pak Prabowo apapun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional, yang jelas bagi kami masyarakat dan publik tahu mana yang legitimate dan tidak legitimate," ujar Dahnil kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dahnil pun berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi juga bisa menerima putusan MK apapun hasilnya.

Memuaskan atau tidak, Dahnil berharap para pendukung Prabowo-Sandi bisa menghormati putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 tersebut.

"Seperti Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstituisonal melalui MK dipimpin mas BW, untuk relawan pendukung masyarakat kami imbau lakukan kegiatan damai berdoa dan sebagainya," kata dia.

Kendati demikian, Dahnil mengaku pihaknya tak dapat melarang massa yang akan turun ke jalan saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 oleh MK.

Sebab menurut dia, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi.

Baca: Demokrat Tak Yakin MK Akan Menangkan Kubu 02, Ini Argumennya

Baca: Puluhan Masyarakat di Kota Malang Nyatakan Sikap, Dukung Putusan MK hingga Salat Gaib untuk KPPS

"Imbauan Prabowo sudah berulang, di sisi lain masyarakat punya hak konstitusional punya pandangan, masyarakat kita tak ingin dikendalikan pihak tertentu. Hak dasar saya pikir," kata Dahnil.

Hal itu disampaikan Dahnil menanggapi adanya rencana gelar aksi oleh pendukung Prabowo-Sandi dari Persaudaraan Alumni 212.

Dahnil mengaku pihak BPN Prabowo-Sandi telah berkomunikasi dnegan PA 212, tetapi tak bisa melarang rencana gelaran aksi tersebut.

"Kan itu hak konstitusional, gak bisa larang kalau ngotot," kata Dahnil.

Jika tetap digelar, Dahnil berharap aksi tersebut akan berlangsung dengan aman dan damai.

"Kita kawal kita doakan keputusan keputusan itu ya agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator mahkamah kalkulator, tapi paradigmanya progresif substantif, itu yang kami harapkan," kata Dahnil.

Baca: MK Batasi Jumlah Pihak Berperkara Hadir di Sidang Pembacaan Putusan

Baca: FPJN Ajak Semua Pihak Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejumlah organisasi akan menggelar aksi mengawal putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2019, termasuk PA 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Mereka mengatakan, unjuk rasa dilakukan sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran agama.

Juru bicara PA 2012 mengatakan, akan tetap menggelar aksi di MK sebagai gerakan keagamaan, bukan gerakan politik.

Selain itu, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi demo Senin (24/6/2019) hari ini hingga putusan pada Jumat (28/6/2019).

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar MK.

Aksi tersebut dilakukan demi memberikan dukungan moril pada sembilan hakim MK selama proses persidangan hingga pengambilan keputusan.

Baca: Jelang Putusan Sengketa Pilpres, 9 Hakim Konstitusi Masih Gelar Rapat Tertutup

Baca: Luhut Minta Pendukung Prabowo Nurut Tidak Unjukrasa Putusan Sidang MK

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)