Raja-raja di Kalimantan Bentuk Gerbang Borneo

raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang BorneO.

Raja-raja di Kalimantan Bentuk Gerbang Borneo
BANJARMASIN POST GROUP/DONNY SOPHANDI
SULTAN H Khairul Saleh (kiri) menjalani prosesi tapung tawar oleh seorang tamu agung pada puncak Milad Ke-509 Kesultanan Banjar, Sabtu (16/11/2013). Tapung tawar dilakukan seiring penobatannya menjadi Sekretaris Kerapatan Raja Sultan Se-Borneo dan mendapat gelar Yang Dipertuan Agung. 

TRIBUNNEWS.COM, MARTAPURA - Permasalahan infrastruktur, ekonomi, ketidakadilan politik bagi Kalimantan dan kurangnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya mendorong para raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang Borneo (Gerakan Membangun Borneo Raya).

Pada tanggal 15 November 2013 bertempat di Kota Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selaratan, melalui sebuah Musyawarah Agung  yang dihelat para raja dan sultan se-Borneo, forum musyarawah sepakat membentuk wadah yang dinamakan Kerapatan Borneo.

Dengan proses musyawarah maka secara aklamasi, kami para sultan dan raja se borneo memutuskan memilih Sultan Banjar, sultan H. Khairul Saleh sebagai sekretaris jenderal kerapatan borneo dengan sebutan Yang Dipertuan Agung.

Jabatan tersebut dipercayakan kepada Sultan banjar yang juga sebagai Bupati Banjar Kalimantan Selatan tersebut untuk masa bakti selama dua tahun ke depan. demikian menurut pangeran ratu kartanegara ir. H. Gusti kamboja, mh (pangeran ratu matan tanjung pura, ketapang).

Sebagai Yang Dipertuan Agung, Sultan Banjar tersebut akan mengkoordinasikan berbagai langkah konsolidasi organisasi maupun aktivitas kerapatan raja/sultan selanjutnya. begitu ditanyakan tentang program kerja tersebut sultan banjar menyatakan akan segera melaksanakan rapat kerja yang tempatnya akan ditentukan kemudian, akan tetapi untuk sekretariat tetap ditempatkan  di banjarmasin ibukota provinsi kalimantan selatan.

Eksistensi kerajaan atau kesultanan dalam wadah NKRI selama ini memang menjadi perdebatan. Namun Prof. Marwah Daud Ibrahim dalam simposium sejarah budaya yang berlangsung di gedung islamic center mufti TGB H Anang Djazoluli Seman pada tanggal 15 Nopember 2013 yang lalu, mengatakan bahwa pelestarian budaya menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia. Dan kebudayan seperti yang dilaksanakan oleh raja sultan se Borneo ini wajar saja terjadi, karena kerajaan atau kesultanan sebagai pusat dan benteng budaya bangsa.

Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved