Ikmal Jaya Masih Ketua DPC PDI Perjuangan Tegal Meski Berstatus Tahanan KPK

"Sampai saat ini belum ada rencana dari internal partai terkait penggantian Ikmal Jaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal,"

Ikmal Jaya Masih Ketua DPC PDI Perjuangan Tegal Meski Berstatus Tahanan KPK
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya ditahan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi tukar guling tanah Pemkot Tegal. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Fajar Eko Nugroho

TRIBUNNEWS.COM, TEGAL - PDI Perjuangan belum menentukan sikap terkait penahanan KPK terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal Ikmal Jaya sejak Selasa (10/2/2015).

"Sampai saat ini belum ada rencana dari internal partai terkait penggantian Ikmal Jaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal," ujar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal Sutari, Rabu (11/2/2015).

Menurut dia, penahanan Ikmal Jaya oleh KPK kemarin tidak mengganggu kepengurusan partai yang masih berjalan seperti biasa. Ia memastikan kepungursan partai berjalan seperti biasa dan tetap solid.

Sutari memaparkan, sebelum mantan Wali Kota Tegal itu ditahan KPK, pihaknya telah memberikan pandangan dan komitmen yang baik dalam internal partai.

"Sampai saat ini saya tegaskan lagi partai tidak terpengaruh oleh penahanan Pak Ikmal Jaya. Sebab, jauh-jauh hari sebelum terseret kasus ini, Pak Ikmal Jaya sudah memberikan pondasi yang baik. Jadi kami tidak ada pengaruhnya," jelasnya.

Ia memastikan internal partai tidak berencana menonaktifkan Ikmal atau menggantinya dalam waktu dekat. "Tugas-tugas pak Ikmal Jaya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal masih bisa dijalankan pengurus lainnya," terangnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Wali Kota Tegal 2008-2013 Ikmal Jaya dan direktur CV Tri Daya Pratama Syaiful Jamil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah.

Ikmal yang merangkap penasihat tim pengarah pemindahtanganan tanah milik Pemkot Tegal diduga melawan hukum karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait tukar guling tanah dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Kerugian negara ditaksir Rp 8 miliar. Modusnya melalui penggelembungan harga yang dilakukan Pemkot Tegal dan pihak swasta. Pemkot menukar guling bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman seluas 59.133 meter persegi. Tukar guling dilakukan dengan lahan di areal Bokongsemar yang diketahui milik pihak swasta dengan luas 142.056 meter persegi.

Atas perbuatannya, penyidik menyangka keduanya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat juncto pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved