Cegah China, Australia Bangun Kabel Bawah Laut Kepulauan Solomon

Kabel bawah laut sepanjang 4.000 kilometer ini tidak diinginkan Australia untuk dibangun oleh perusahaan China.

Dan hari Rabu (13/6/2018) ini, pejabat Kepulauan Solomon dan Australia akan menandatangani tahap pertama kontrak bernilai jutaan dolar tersebut.

Kontrak ini untuk pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi bawah laut antara negara Pasifik yang miskin itu dan daratan Australia.

Untuk sampai pada tahap ini, diperlukan tekanan diplomatik dan intervensi dari intelijen Australia.

Badan-badan intelijen negara ini tidak menginginkan Kepulauan Solomon memberi jalan bagi perusahaan Huawei asal China untuk melakukan pembangunan jaringan. Australia bertekad mencegah hal itu terjadi.

Latar belakang penandatanganan kontrak hari ini sangat akut, mengingat Parlemen Federal yang akan memperdebatkan UU Interferensi Asing.

Tadinya kontrak pembangunan jaringan kabel antara Kepulauan Solomon dan Huawei dipandang sebagai contoh bagaimana Beijing melancarkan "soft diplomacy" di Pasifik.

Australia pun langsung menggunakan pengaruh politiknya di Pasifik sebagai jawaban.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela saat ini berada di Australia. Dia akan bertemu dengan PM Malcolm Turnbull di Canberra untuk penandatanganan kontrak.

Padahal, 18 bulan yang lalu, keadaannya sangat berbeda. Pemerintah Solomon saat itu telah menandatangani kesepakatan dengan Huawei.

Namun Deplu Australia menegaskan akan bertindak tahun ini dan berusaha meloloskan UU - yang secara efektif menyingkirkan Huawei dari proyek tersebut.

Para pejabat senior Australia, termasuk bos badan intelijen Nick Warner, mengunjungi Kepulauan Solomon pada Juli 2017 menandai berakhirnya misi perdamaian Australia selama 14 tahun.

Para pejabat itu menegaskan sikap Canberra yang tidak akan mengizinkan kabel-kabel Huawei memiliki "landing point" di daratan Australia.

Mereka percaya bahwa meskipun Huawei ini perusahaan independen, namun tetap memiliki kaitan dengan Pemerintah China dan berpotensi menjadi ancaman bagi infrastruktur Australia di masa depan.

Pada saat itulah para pejabat Australia menawarkan diri untuk terlibat, melalui kesepakatan yang "sangat murah hati" dan mengurangi hampir separuh biaya proyek yang ditanggung Pemerintah Kepulauan Solomon.