Laporan Adanya Intimidasi Terhadap Warga dan Wartawan di Tengah KTT ASEAN di Labuan Bajo

Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN dijadwalkan berlangsung 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Rencananya, KTT ini dihadiri para kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN dengan status 'observer' sesuai hasil KTT ke-40 dan ke-41 di Kamboja.

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, para pemimpin ASEAN akan membahas isu-isu internal ASEAN di kawasan dan di luar kawasan dalam pertemuan tahun ini.

Meski secara resmi puncak acara masih akan berlangsung besok (10/05), rangkaian acaranya sudah dimulai sejak Senin kemarin dengan agenda pertemuan para pejabat senior ASEAN atau ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM).

Pertemuan berlangsung di The Golo Mori Convention Center, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"SOM membahas sejumlah hal termasuk prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, serta persiapan penyelenggaraan rangkaian pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara ASEAN dan KTT ke-42 ASEAN 2023," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Namun bagi warga di Manggarai Barat, rangkaian acara ini sudah dimulai sejak tahun 2021 saat pemerintah mulai membangun jalan untuk perhelatan KTT.

Problem pembangunan jalan

Seperti yang dilaporkan oleh media Floresa dalam liputannya yang berjudul "Mereka yang Suaranya Diabaikan dan Dibungkam di Tengah Gegap Gempita ASEAN Summit di Labuan Bajo", pembangunan Jalan Labuan Bajo-Golo Mori yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2023 menyisakan sejumlah persoalan.

Sejumlah warga mengalami penggusuran lahan pertanian, rumah, dan pekarangan, namun tidak mendapatkan ganti rugi. Beberapa aset tersebut di antaranya dua rumah permanen dua lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050 meter persegi pekarangan, 1.790 meter persegi sawah, dan 1.080 meter persegi ladang.

Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation–Societas Verbi Divini (JPIC-SVD), lembaga advokasi Gereja Katolik yang selama ini ikut membantu warga terdampak proyek jalan  mencatat, ada setidaknya 51 keluarga dari Kampung Cumbi, Nalis, dan Kenari.

Kebanyakan dari mereka berlatar belakang petani dan guru honorer, yang hingga kini masih terus memperjuangkan haknya menuntut ganti rugi.

Masalah ini yang membuat warga terdampak berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa hari Selasa ini.

Warga dan jurnalis diintimidasi

Namun, KTT ASEAN bukan hanya berbuntut penggusuran tanpa ganti rugi, tapi juga berbuah intimidasi dan pemanggilan polisi.

Selama kurun waktu 2-8 Mei lalu, warga dan aktivis yang menjadi narasumber didatangi sejumlah orang yang antara lain mengaku dari "Dinas Pariwisata Pusat."

Orang-orang ini melarang warga yang belum memperoleh ganti rugi melakukan aksi unjuk rasa saat KTT ASEAN berlangsung dan menawarkan sejumlah uang.