Pembatasan Subsidi BBM

PKS Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah

PKS Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
Rizky Adriansyah/Tribun Manado
Sejumlah pengendara motor antre saat akan membeli bahan bakar di SPBU Kairagi, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/2/2012).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000.

"Fraksi PKS masih bertahan, menolak kenaikan BBM. Inikan masalah manajemen fiskal pemeintah. Ini cara mengalihkan beban dari rakyat, ini bisa diantisipasi 2 tahun lalu, sekarang mau dialihkan beban ke rakyat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Anis pun meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pemerintah yang terlalu banyak serta biaya-biaya yang tak produktif.

"DPR saja menghentikan pembangunan gedung baru. Kebocoran anggaran masih besar sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak yang dilakukan bisa mengaduk-aduk subsidi lain ini masalah kenaikan sembako nantinya," jelasnya.

Usulan kenaikan BBM tersebut sebenarnya, kata Anis, sudah bisa diprediksi lama sebelumnya dua tahun terakhir ini, tapi pemerintah tidak mau.

"Kalau mau melakukan itu, sekarang kompensasi hanya BLKT dan BLT kampanye tidak seimbang juga," pungkasnya.

Editor: Anwar Sadat Guna
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved