Program Rumah Khusus Pengungsi Eks Timtim Jalan Terus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan program pembangunan perumahan Direktif Presiden untuk para pengungsi eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Untuk itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan terus meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat guna mensukseskan program tersebut.

"Program pembangunan perumahan Direktif Presiden untuk para pengungsi eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berjalan sesuai rencana. Kami harap Pemda dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif guna mensukseskan program tersebut," ujar Menpera Djan Faridz saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi NTT, Selasa (17/7/2012).

Pada kegiatan tersebut, Menpera didampingi Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Hazaddin TS dan sejumlah pejabat Kemenpera serta Pemda setempat meninjau sejumlah lokasi pembangunan rumah khusus pengungsi dan rumah swadaya selama dua hari mulai Senin hingga Selasa (16-17/7).

Beberapa lokasi tersebut berada tersebar di Desa Fatukoa di Kota Kupang, Desa Toapukan di Kupang Timur, Desa Kabuna di Atambua serta Desa Alor Besar di Alor.

Menpera Djan Faridz menjelaskan,  dirinya memang sengaja melakukan peninjauan secara langsung terkait program tersebut di lapangan. Selain itu, juga melakukan dialog dengan masyarakat guna mendapatkan masukan langsung dari masyarakat supaya program ini bisa memberikan stimulan bagi mereka.

Target pembangunan rumah khusus Kemenpera tahun ini sekitar 7900 unit. Sedangkan rumah swadaya totalnya sebanyak 20.000 unit. Rumah yang dibangun oleh Kemenpera tersebut nantinya diperuntukkan untuk para pengungsi eks Timtim serta masyarakat lokal yang masih menghuni rumah yang tidak layak.

"Pada kunjungan kerja kali ini saya juga menyampaikan salam dari Bapak Presiden kepada masyarakat di Provinsi NTT agar terus mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat eks Timtim dan masyarakat lokal. Tentunya program ini harus tetap dilaksanakan dan disempurnakan agar bisa membantu masyarakat yang ingin tinggal di rumah yang layak huni," katanya.

Menurut Djan Faridz, peran Kepala Daerah sangat penting terhadap program perumahan di daerah. Dirinya juga mengajak peran aktif para Bupati agar tetap gigih mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya dapat diketahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakat yang sebenarnya.

"Saya harap para Bupati bisa menjembatani kebutuhan rumah masyarakat di daerah. Apalagi program perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga," harapnya.

Terkait masalah keterbatasan pasokan listrik, air dan modal ekonomi bagi mereka yang menghuni rumah bantuan pemerintah, Kemenpera akan berupaya menggandeng sejumlah instansi seperti PLN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian terkait lainnya.

"Kami juga akan memberikan bantuan mobil tanki kepada Pemda agar bisa menyalurkan air kepada masyarakat. Sedangkan untuk modal ekonomi dan listrik kami akan mengajak kementerian terkait dan PLN agar bisa ikut membantu program ini," katanya. (*)

BACA JUGA: