DPR: Pemerintah Jangan Bermain-main dengan BBM Subsidi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR geram dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis premium, jelang akhir tahun.

Sebab, isu kelangkaan premium di berbagai daerah, bukan hanya terjadi kali ini. Tiap tahun, hal serupa kerap terjadi.

Karena itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani, mengingatkan pemerintah agar jangan main-main dengan urusan premium.
Menurutnya, BBM bersubsidi adalah hak rakyat, dan tidak benar jika memberikan dibatasi. Apalagi, ide membatasi konsumsi premium dengan bungkusan program hemat 'sehari tanpa BBM' sudah berguli,r dan membuat kepanikan publik.

"Soal berhemat adalah bagian dari lifestyle, mesti ada panutan. Sekarang mobil-mobil milik pemerintah dan aparat saja tidak menggunakan stiker pemerintah, masih pada beli premium. Lalu, di mana letak contoh penghematan?" ujar Dewi, Senin (26/11/2012).

Jika memaksa dan kemudian BBM subsidi jadi langka, menurut Dewi itu bukan penghematan, melainkan pembatasan dan pemaksaan.

Dewi mengingatkan, pembatasan BBM subsidi jangan berbuntut kepada kelangkaan berkepanjangan, yang malah membuat produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terhambat.

"DPR sudah memberi kuota tambahan lebih dari 4 juta KL. Hendaknya pemerintah bisa mengatur dengan cermat. Jumlah volume yang diminta oleh pemerintah, disetujui DPR seluruhnya. Jadi, jangan main-main dengan volume yang sudah ada," tegasnya.

"Jangan sampai rakyat tidak mendapatkan hak, hanya karena pemerintah tidak mampu mendistribusikan dan melakukan pengawasan dengan benar dan cermat," tutur Dewi.

Sementara itu,  Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini mengungkapkan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menipis. Tak lebih dari 22 Desember 2012, stok BBM subsidi habis. (*)