Menteri ESDM Bikin Aturan Tambang Hanya untuk UMKM dan Koperasi Lokal, Bukan dari Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pengelolaan wilayah tambang akan diprioritaskan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang berdomisili di daerah tambang. 

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin kepada koperasi atau UMKM dari luar daerah, termasuk dari Jakarta.

“Jadi contoh tambang ada di Kalimantan Utara, ya koperasi dan UMKM-nya harus yang ada di Kalimantan Utara. Jangan yang di Jakarta,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan pengaturan itu menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru. 

Saat ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait tata kelola tambang dan sedang menyusun peraturan menteri (Permen) sebagai turunannya.

“Kita PP-nya baru keluar. Setelah keluar, kita susun Permennya sekarang. Jadi di UU Minerba baru itu diberikan prioritas untuk UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Permennya sedang disusun,” katanya.

Bahlil menambahkan, kriteria pelaku UMKM dan koperasi yang akan mendapatkan izin tambang sedang dirumuskan dalam Permen tersebut.

Pemerintah berencana memberikan batasan luas lahan yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan setiap pelaku usaha.

“Pasti, nanti mungkin luasannya terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Koperasi juga itu yang ada di lokasi, UMKM juga yang ada di daerah setempat,” tegasnya.