Pemerintah Gandeng TNI AD Tingkatkan Ketahanan Pangan

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk mendorong ketahanan pangan melalui Kesepakatan Kerja Sama (KKS) TNI AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP).

KKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Menteri Pertanian dan Panglima TNI tentang kerja sama dan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang ditandatangani pada 13 April 2012 lalu.

"Dokumen kesepakatan kerja sama akan berperan sebagai payung hukum bagi kerja sama pembangunan pertanian di daerah karena lingkup kerjanya dilakukan pemerintah daerah bersama Kodam (Komando Daerah Militer) dan Korem (Komando Resort Militer),"ujar Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan Rusman seusai penandatanganan KKS TMKP, Jumat (30/11), di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta.

Rusman menuturkan, ruang yang terbuka lebar bagi TNI AD dalam ketahanan pangan adalah pertama membantu program Kementerian Pertanian dalam Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk pangan pokok seperti padi, jagung dan kedelai. Menurut Rusman, peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI AD dibutuhkan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyuluhan.

"Kami merasakan tenaga penyuluh kami kurang. Tenaga sukarelanya lebih banyak ketimbang PNS-nya, satu penyuluh itu memegang 2-3 desa. Dalam masa damai, kami berharap Babinsa dapat membantu membina masyarakat lokal khususnya petani,"jelas Rusman.

Rusman juga mengatakan program Kementerian Pertanian yang juga dapat dibantu TNI AD adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Menurutnya, komplek rumah TNI AD memiliki halaman yang luas untuk dapat dikembangkan KRPL ini. Rusman menjanjikan pihaknya dapat memfasilitasi benih yang dibutuhkan untuk memanfaatkan pekarangan rumah TNI AD menjadi KRPL.

"Dari kajian kami, paling tidak rumah tangga yang melakukan KRPL bisa mengurangi biaya hidupnya Rp 125 ribu per bulan karena tidak perlu membeli sayur yang bisa dihasilkan dari KRPL-nya," tandas Rusman. (*)

BACA JUGA:

• Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 6.8 persen Tidak berdasar
• Pemerintah Tambah Impor Sapi Betina
• Besok, Kuota Solar Kaltim Diperkirakan Habis