Kemenkop Gandeng ILO untuk Kembangkan PKL di Bogor

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Program pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor yang dilakukan Kementrian Koperasi dan UKM sejak 2011, terus bergulir. Kali ini, dua zona PKL di kawasan Papandayan dan Pengadilan Bogor yang mendapat pelatihan. PKL dilatih dengan menggunakan modul yang dikeluarkan International Labor Organization (ILO).

"Kita menggandeng ILO (Organisasi Perburuhan Intenasional) itu untuk menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, Meliadi Sembiring di Bogor, dalam rilisnya kepada Tribunnews.com.

Usai meninjau sejumlah PKL yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam ‘Pandai’, Meliadi mengatakan, suksesnya kegiatan ini sangat ditentukan inisiatif pemerintah daerah lewat ketersediaan lahan bagi usaha mikro melakukan kegiatan. "Lewat pendampingan dan dukungan permodalan, PKL semacam ini diharapkan menjadi model rintisan untuk dikembangkan di daerah lain," kata Meliadi.

Meliadi menambahkan, usaha mikro ini nantinya diberikan modul kewirausahaan berbasis komunitas dengan metode Community-base Enterprise Development (C-BED), yaitu modul pengembangan pedagang kuliner, dan modal untuk pedagang pasar. “Kita berharap dengan adanya pelatihan ini, PKL ke depannya akan lebih bagus lagi.

Modul ini untuk mengajarkan mereka mengelola usahanya secara profesional dan tidak rumit. Manfaat bagi koperasinya, bila anggotanya yang PKL itu bagus maka koperasinya juga bisa berkembang dengan bagus”, tandas Meliadi.

Sementara itu, perwakilan ILO Indonesia Nur Fitria mengatakan, dengan modul ini diharapkan kapasitas komunitas PKL dalam mengembangkan bisnis mereka, kepemimpinan pengusaha kaki lima akan meningkat dan berdampak pada penguatan komunitas usaha dan lingkungan sekitar.

Modul yang dikembangkan dengan metode C-BED ini, kata Fitria, memungkinkan pelatihan berkualitas untuk dilakukan dengan fasilitasi trainer eksternal yang minimal, dengan biaya yang juga minimal.

"Di antara negara-negara Asean, Kemenkop dan UKM adalah badan pemerintah pertama memprakarsai penggunaan modul C-BED untuk sektor pariwisata," kata Fitria, seraya mengungkapkan, modul serupa sudah diterapkan dalam mengembangkan homestay di Desa Jatiluwih, Tabanan.

Di Bogor, kata Nur Fitria, sasaran dari modul itu adalah penjaja makanan, pedagang kecil, dan koperasi. “”Penjaja makanan akan diberikan pelatihan bagaimana menyajikan makanan yang sehat dan bersih. Untuk pedagang kecil, misalnya, kita akan latih mengenai bagaimana mengatur stok barang. Pokoknya, semua aspek manajemen akan kita sajikan dalam modul tersebut. Sedangkan untuk koperasi, kita mendidik mereka untuk berupaya dalam pengembangan usahanya itu ke dalam satu kelompok, yaitu koperasi,” jelas dia.

Sedangkan Kadiskop UMKM kota Bogor Yudha Pratama mengatakan, Pemkot Bogor menyediakan enam zona untuk menampung usaha mikro ini. "Mereka membentuk koperasi dan mendapat bantuan dana dari Kemenkop untuk pengembangan usahanya," kata Yudha.

Lewat pendampingan dan akses permodalan ini, kata Yudha, 85 persen PKL terbebas dari jerat rentenir. Yang pasti, kata dia, ada perubahan pola pikir PKL untuk hidup lebih sehat dan menata sarana usaha yang lebih rapi dan tertib. "Dampaknya, pendapatan yang diperoleh PKL ternyata jauh di atas UMR Kota Bogor," ungkap Yudha.