Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo Diperkirakan Selesai dalam Waktu 6 Bulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat demo di berbagai wilayah Indonesia bisa mencapai enam bulan.

Dody menjelaskan, lamanya penanganan bergantung pada tingkat kerusakan. Untuk kerusakan ringan seperti kaca pecah, target penyelesaian hanya sekitar satu pekan.

"Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, itu maksimum 7 hari," kata Dody di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Kerugian Fasilitas Umum yang Rusak Pasca-Aksi Demo Jakarta Tembus Rp 50 Miliar

Namun, jika tingkat kerusakannya sedang bisa mencapai tiga hingga empat bulan. Barulah jika skalanya berat, bisa mencapai enam bulan.

Kerusakan berat ini seperti yang melanda Gedung DPRD Makassar, Gedung DPRD Kediri, dan Mess MPR RI di Bandung yang terbakar.

Adapun untuk Gedung Grahadi Surabaya yang terbakar, Dody menyebut perbaikannya akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kemarin sempat ngobrol dengan Sekretaris Daerah Jawa Timur, beliau mau renovasi sendiri. Kita bantu dari sisi teknisnya," ujar Dody.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi berbagai fasilitas publik yang rusak akibat demo di sejumlah wilayah Indonesia hampir mencapai Rp 900 miliar.

Dody mengungkapkan, total biaya hampir Rp 900 miliar itu dihitung dari seluruh kerusakan fasilitas di Indonesia, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Ada 19 provinsi yang memiliki fasilitas rusak.

Dody mengatakan anggaran hampir Rp 900 miliar ini berasal dari anggaran darurat Kementerian PU.

"Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi PU, jadi ya kami pakai semua dana yang ada. Kalau kurang, baru kami akan ke Pak Presiden," ujar Dody.

Sebagai informasi, Kementerian PU telah meminta seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) melakukan identifikasi lapangan.

Identifikasi meliputi menentukan terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.

Sejauh ini, telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota dari berbagai provinsi.

Data tersebut masih berpotensi terus bertambah dan akan difinalisasi terus sesuai perkembangan di lapangan.