Pasar Tunggu Implementasi dari Paket Ekonomi Pemerintah Jokowi-JK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi guna mendorong perekonomian dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merta direspon positif, tetapi pelaku pasar masih menunggu implementasinya.

‎Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Anggito Abimanyu mengatakan, belum ada penjelasan secara detail terkait paket kebijakan tersebut, sehingga pelaku pasar butuh waktu untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut.

‎"Sekarang ini banyak kebijakan yang masih menunggu pelaksanaannya, katanya nanti Oktober 2015, jadi kalau sifatnya nanti-nanti belum bisa dicerna, apalagi investasi sektor properti, apa bentuknya, itu belum ada kan," ujar Anggito di Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Anggito, kebijakan yang sangat dibutuhkan Indonesia pada saat kondisi saat ini yaitu ada tiga, pertama melakukan upaya menstabilkan nilai tukar dengan memperkuat cadangan devisa minimal 20 miliar dolar AS.

"Market takut cadangan devisa semakin turun, hingga akhir tahun berapa, akhir Agustus saja sudah turun menjadi 105 miliar dolar AS, jadi setidaknya ada tambahan lagi 20 miliar dolar AS," ujar Anggito.

Upaya menambah cadangan devisa, kata Anggito, banyak cara dilakukan yakni melakukan penghapusan pajak ekspor, menjaring turis, mendorong investasi masuk, dan lain-lainnya.

‎"Kalau cadangan devisa kita kuat maka bisa tahan dalam menghadapi spekulan," tuturnya.

Kedua, pemerintah harus menjaga inflasi di bawah 4 persen. Sehingga tidak ada lagi cerita harga daging sapi dan ayam mengalami kenaikan. "Menjaga inflasi itu penting, kalau inflasi naik, suku bunga enggak bisa turun," ucap Anggito.

‎Kemudian, ketiga yaitu mendorong daya beli masyarakat agar industri Tanah Air dapat maju. Penjualan ritel saat ini sudah turun 30 persen dan properti turun 40 persen.