Tekan Harga Tiket Pesawat, Pengusaha Dukung Maskapai Asing Beroperasi di Tanah Air
Hariyadi Sukamdani mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang maskapai asing untuk beroperasi di dalam negeri
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Sanusi
lihat foto
JK mencatat ada sekitar 30 perusahaan penerbangan yang terpaksa gulung tikar karena rugi, selama 20 tahun belakangan.
“Otomatis kalau tarif tidak naik, bangkrut semua. Sekarang kalau kita biarkan bisa-bisa Garuda rugi, Lion juga rugi. Kalau mau diturunkan lagi tambah rugi dia, bisa-bisa pesawat terbang semua tidak jalan,” ucapnya.
Ia pun meminta masyarakat memaklumi keadaan saat ini dan mengimbau penggunaan transportasi alternatif.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya mengatasi masalah tarif tiket pesawat dengan menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat, namun belum membuahkan hasil.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2019 turun sebesar 6,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 5,7 juta orang.
Jumlah penumpang pesawat domestik pada periode Januari-April 2019 juga merosot 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 23,98 juta.
Berbenah Diri
Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumardi menaruh harapkan besar kepada maskapai lokal untuk terus berbenah diri.
Hal itu disampaikan Menhub menyusul rencana Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia agar harga tiket pesawat bisa lebih terjangkau.
"Efektif atau tidak itu tergantung kesiapan mereka sendiri, tetapi sebenarnya saya masih menaruh harapan bahwa maskapai yang ada itu melakukan suatu reformasi," ujarnya di Jakarta, Senin (10/6/2019).
"Supaya ada suatu keseimbangan harga, keseimbangan supply and demand sehingga maskapai asing itu menjadi alternatif," sambung dia.
Mantan Direktur Utama Angkasa II itu mengatakan, rencana Presiden mengundang maskapai asing masuk RI memiliki semangat agar permintaan dan penawaran bisa seimbang.
Dengan begitu, maka harga tiket pesawat akan mencapai satu titik keseimbangan sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Sekarang supply-nya juga dibatasi, tentu harga tinggi dan banyak yang tidak mendapatkan. Ini bagian yang konseptual karena Pak Presiden, Pak Menko Perekonomian, beberapa stakeholder mengusulkan," kata dia.
"Saya sedang pelajari untuk menyampaikan ke Pak Menko dan nanti Pak Presiden konsep apa yang akan dilakukan," sambung Menhub.
