Rabu, 13 Agustus 2025

Beras Oplosan

Mentan Amran Sebut Penyaluran Beras SPHP Bebas untuk Semua, Asal Tidak Dioplos

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menyalurkan SPHP

|
Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
Lita/Tribunnews
BERAS SPHP - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), namun dengan satu syarat utama tidak boleh dioplos. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), namun dengan satu syarat utama tidak boleh dioplos.

SPHP adalah instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah sudah memutuskan siapa saja bisa menyalurkan, tetapi jangan dioplos. Siapa saja bisa edarkan SPHP," tutur Amran dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Amran menyampaikan pemerintah tengah menggenjot volume distribusi beras SPHP secara bertahap.

Awalnya pemerintah menargetkan 1,3 juta ton beras yang masuk ke program SPHP bisa disalurkan dalam enam bulan ke depan dengan per hari terdistribusi 2.500 ton.

"Kita gerakkan, kami target naik 5.000 ton. Hari ini sudah naik 2.500 ton per hari, target 5.000, kemudian 7.000, sampai 10.000 ton per hari. Itu yang kita target," jelas Mentan.

Selanjutnya, mengenai pembagian penyaluran antara pasar tradisional, ritel modern dan jalur lainnya, Amran menegaskan prinsip yang sama.

Baca juga: Menko Pangan Instruksikan Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Pasar

"Siapa saja bisa, asal jangan dioplos, itu saja. Komitmen dengan Bulog jangan dioplos, titik," ungkap Menteri Pertanian.

Ia mengingatkan agar beras SPHP yang kualitasnya baik tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan karena SPHP ini bagus lalu dibongkar kemudian dioplos, kemudian dijual dengan harga Rp 18.000 (seperti beras premium per kilogram). Padahal itu untuk rakyat. Itu terjadi dan ada tersangka di Riau," kata Amran.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar beras SPHP segera masuk ke dalam pasar guna mempercepat penyaluran.

"Kami minta SPHP masuk pasar, kalau masuk bazar lambat sekali karena pasar instrumen yang biasa dalam tata niaga. Jadi pasar harus ada dalam penyaluran SPHP," ujar Zulkifli di Graha Mandiri, Rabu (13/8/2025).

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan