Luhut: Udara Jakarta Makin Jorok, Mobil Listrik Jadi Pilihan Terbagus

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azzam, berharap dengan adanya payung hukum tersebut, industri mobil listrik bisa berkembang di Indonesia.

"Jadi tidak hanya dipenuhi produk impor. Dan Indonesia jadi product based electrified car di Asia," ujar Bob Azzam, Kamis (8/8/2019).

Anies Ditantang 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan insentif untuk mendukung percepatan pengembangan mobil listrik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Kita mendorong, terutama Gubernur DKI (Anies) yang APBD-nya gede bisa memberikan insentif, saya kira bisa dimulai," ujar Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Anies yang berada di samping kanan Jokowi, langsung memberikan respons atas harapan peran ikut sertanya pemerintah daerah dalam pengembangan mobil listrik.

"Ganjil-genap bebas untuk mobil listrik," ucap Anies.

Mendengar ucapan Anies, Jokowi menilai hal tersebut bisa dilakukan ke depannya dan bisa juga pemerintah daerah memberikan parkir gratis atau mensubsidi harga kendaraan bermotor listrik.

"Bisa saja untuk kota-kota yang APBD besar atau bisa saja subsidi. Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dollar untuk beli mobil listrik. Pembeli kalau harganya terlalu mahal, siapa yang mau beli," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu pun berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan contoh kepada pemerintah daerah lainnya dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik.

"Dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya (jadi kendaraan listrik). Bisa saja motor listrik didorong digunakan di DKI dulu, diibelikan Pak Gubernur," papar Jokowi.

Diketahui, pada Senin (5/8), Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik.

Jokowi berharap Perpres tersebutdapat mendorong industri otomotif di tanah air untuk merancang dan mempersiapkan pengembangan mobil listrik.

"Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di batrenya dan bahan untuk buat batre dan lain-lainnya, ada di negara kita," ujar Jokowi.

"Sehingga strategi bisnis negara ini, bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif karena bahan-bahan ada di sini," sambung Jokowi.

Sudah Teken

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pengembangan mobil listrik.

"Sudah saya tandatangani hari Senin pagi (5/8)," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut Jokowi, Perpres tersebut diharapkan dapat mendorong industri otomotif di tanah air untuk merancang dan mempersiapkan pengembangan mobil listrik.

Baca: Regulasi Mobil Listrik Belum Jelas, Ini Kata Toyota

Baca: Perpres Mobil Listrik Diteken, PLN Janji Kembangkan Infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik

"Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di batareinya dan bahan untuk buat baterai dan lain-lainnya, ada di negara kita," ujar Jokowi.

"Sehingga strategi bisnis negara ini, bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif karena bahan-bahan ada di sini," sambung Jokowi.

Jokowi melihat, dalam membangun industri mobil listrik tidak mungkin dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua tahun dan perlu melihat pasar ke depan.

"Kami harapkan nanti dengan bahan-bahan baterai di Indonesia mungkin harganya bisa ditekan lebih murah, akan berseliweran di kota-kota Indonesia," ucap Jokowi.

Sebelum diteken Jokowi, perumusan perpres mobil listrik ini sempat mengalami kendala.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan, kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro-kontra di antara anggota Kabinet Kerja.

"Peraturan presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar-menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan," ujar Ignasius Jonan di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Proses perdebatan panjang antar menteri itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional. (Kompas.com)