Action Plan Perjanjian Kerja Sama Indonesia - Australia Menunggu Keputusan DPR

Menurutnya, DPR diberi jangka waktu 60 hari untuk mengambil sikap atas ratifikasi perjanjian tersebut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa action plan dari perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia-Australia yang baru saja diratifikasi (IA-CEPA), akan dilakukan setelah adanya surat persetujuan dari DPR.

Menurutnya, DPR diberi jangka waktu 60 hari untuk mengambil sikap atas ratifikasi perjanjian tersebut. 

Baca: Awal Perdagangan, Kurs Rupiah Dibuka Melemah Pagi Ini

"Tahapannya setelah kita selesai ratifikasi ini nanti sudah diusulkan surat dari DPR ke presiden ada 60 hari. Target kita 100 hari setelah ini selesai," kata Agus usai Sidang Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, (11/2/2020),

Bila 60 hari DPR tidak mengambil sikap maka pemerintah bisa langsung membuat action plan kerja sama. 

Hal itu berdasarkan pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014.

"Setelah itu (persetujuan) keluar baru kita bicara planingnya," katanya. 

Agus belum mau memaparkan action plan apa saja yang akan dilakukan usai disetujuinya perjanjian kerja sama tersebut.

Hanya saja yang pasti menurutnya kerja sama tersebut membuka akses pasar ke Australia.

"Akses pasar ini membuka banyak hal terutama penyesuaian tarif dan akses ke Australia," pungkasnya.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved