Omnibus Law

Pengamat: Omnibus Law Diyakini Bakal Menggairahkan Pasar Properti

Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti.

Pengamat: Omnibus Law Diyakini Bakal Menggairahkan Pasar Properti
WARTA KOTA/henry lopulalan
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi.

Sektor properti termasuk. Bagi sektor properti terdapat empat penyederhanaan izin yang akan membuat bisnis semakin bergairah.

IMB misalnya sebelumnya membutuhkan waktu satu tahun untuk dikeluarkan pemerintah daerah, sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca: Kembali Terjerat Kasus Narkoba, Vitalia Shesa Resmi Jadi Tersangka dan Positif Konsumsi 3 Jenis Obat

Baca: Dul Beberkan Cerita Ahmad Dhani Buat Lagu Khusus untuk Maia Estianty, Al Ghazali: Ayah Bilang Gitu?

Baca: Dua Napi Kasus Terorisme Akhirnya Bebas Setelah 3 Tahun Dipenjara, Tapi Masih Diharuskan Wajib Lapor

Kemudian, sertifikat Laik Fungsi juga sama, sebelumnya terjadi bottleneck di pemerintah daerah untuk pengeluaran sertifikat dan juga inspeksi. Dengan Omnibus Law akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga serupa. Dulu tidak ada kejelasan mengenai persentase perkembangan pembangunan sebelum diperbolehkannya PPJB, sekarang diperjelas dengan syarat 20% perkembangan pembangunan.

Bagi PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang pada awal tahun ini terus menguatkan posisi keuangannya dan menunjukkan performa baik, hal ini akan semakin menguatkan kinerja.

Pengamat Properti F Rach Suherman menilai, Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti. Ada beberapa kotak regulasi yang menjadi tantangan menarik untuk secara teknis berada dalam pasal undang-undang sapujagat ini.

Kotak-kotak regulasi dimaksud di antaranya adalah SK lokasi, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB).

''Omnibus Law punya niat mulia menyederhanakan regulasi-regulasi. Bagus,'' kata Suherman dalam keterangannya, Kamis (27/2).

CEO Property Excellent and Advisory (PenA) ini menambahkan, 13 Paket Kebijakan yang sebelumnya diluncurkan pemerintahan Jokowi, bagi dunia properti seperti ''miniatur omnibus law'' dimana banyak aturan dipangkas.

Halaman
123
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved