TOPIK
Omnibus Law
-
Busyro Muqoddas: Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Tidak Siginifikan
"Penundaan klaster ini tidak signifikan. Kedua sekedar memberikan permen lah kepada organiasasi buruh, kelompok buruh," ungkapnya.
-
Melalui Omnibus Law, Menteri Teten Pastikan Keadilan Koperasi dan UMKM
melalui Omnibus Law dirancang aturan agar koperasi berkembang lebih cepat dan lebih dinamis beradaptasi dengan perkembangan zaman.
-
Tagar #GejayanMemanggilLagi Trending di Twitter, Elemen Masyarakat Yogya Tolak Omnibus Law
Tagar #GejayanMemanggilLagi Trending, Elemen Masyarakat Yogya Tolak Omnibus Law
-
Ada 21 Undang-Undang yang Disederhanakan dalam RUU Omnibus Law Keamanan Laut
Mahfud MD mengatakan sempat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Keamanan Laut
-
Kronologi Buruh di Tangerang Dikeroyok Sampai Giginya Copot, Tolak Ajakan Demonstrasi Omnibus Law
Seorang buruh dikeroyok oleh oknum buruh lainnya hingga giginya copot karena dipaksa untuk ikut demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Kepala Bakamla Laporkan Perkembangan Omnibus Law Kelautan
Ditanya soal draf Omnibus Law Kelautan sudah sejauh mana? Aan Kurnia menjawab masih dalam proses penyusunan draf
-
KLHK: Omnibus Law Percepat Investasi Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup
Melalui Omnibus Law, banyak kebijakan dan undang-undang (UU) terkait prosedur perizinan yang disederhanakan.
-
Pengamat: Omnibus Law Diyakini Bakal Menggairahkan Pasar Properti
Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti.
-
Apindo: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan Cuma Soal Buruh dan Pengusaha
Pemerintah, jelas Anton, tidak punya banyak pilihan untuk menyelesaikan problem yang sangat kompleks tersebut.
-
Optimisme Omnibus Law Harus Didukung Seluruh Stakeholders
TM Nurlif mengatakan, hal ini penting mendapatkan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholders.
-
Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dibahas Melalui Mekanisme Badan Legislasi DPR RI
Undang-Undang ini harus berkualitas, jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
-
Presiden KSPI Said Iqbal Paparkan 3 Dampak Negatif Omnibus Law: Karyawan Kotrak Boleh Seumur Hidup
KSPI paparkan 3 kekurangan dalam Omnibus Law terkait nasib buruh di Indonesia yang akan semakin memburuk dengan adanya peraturan baru tersebut
-
Tanggapi Kritik soal Omnibus Law, Istana: Belum Pernah Ada RUU Menimbulkan Gairah Publik yang Hebat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan banyaknya kritik terhadap Omnibus Law justru merupakan hal yang positif
-
Sempat Berpikir Positif, Kini Refly Harun Curiga Jokowi Gunakan Omnibus Law untuk Tumpuk Kekuasaan
Refly Harun mengakui dirinya mendukung adanya Omnibus Law, namun kini ia curiga hal tersebut justru rawan disalahgunakan oleh Pemerintah Pusat
-
Pengamat: Jangan Buat Omnibus Law Gunakan Cara 'Roro Jonggrang'
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Presiden dan DPR RI supaya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum
-
Rafly Harun Sebut Jangan Sampai Omnibus Law Untuk Ciptakan 'Monster' Baru Kekuasan
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengingatkan pemerintah bahwa jangan sampai adanya omnibus law dapat menciptakan 'monster' baru kekuasaan
-
Fahri Hamzah: Pemerintah Tidak Perlu Repot Buat Omnibus Law, Nanti Jadi Kacau
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu repot-repot menyusun RUU Omnibus Law.
-
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tak Sesuai Prinsip, Buruh Beri Penolakan dan Ancam Demo Besar-besaran
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai penolakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
-
Uang Penghargaan dalam RUU Omnibus Law Menyusut, SBSI: Yang Sudah Ada Harusnya Ditingkatkan
Dalam draf RUU Omnibus Law, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.
-
Dalam Draf Omnibus Law PP Bisa Cabut UU, Ketua Baleg: Kita Akan Uji
Politikus Partai Gerindra itu enggan menanggapi adanya potensi pasal tersebut akan menciptakan kekuasaan yang otoriter.
-
Draf Omnibus Law, Pemerintah Bisa Ubah UU dengan PP, Mahfud MD Duga Salah Ketik: Nanti Saya Cek!
Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal adanya pasal dalam draf omnibus law yang menyatakan pemerintah bisa ubah UU melalui PP
-
PP Bisa Cabut UU dalam Draf Omnibus Law, Legislator Gerindra: Seharusnya Pemerintah Paham Regulasi
Ia mempertanyakan apakah pemerintah melibatkan akademisi dalam menyusun draft Omnibus Law.
-
Mahfud MD Duga Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law Salah Ketik
Mahfud menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
-
Sembilan Alasan Buruh Tolak Omnibus Law
Peraturan perundangan yang akan jadi induk beberapa sektor seperti perizinan, upah buruh, investasi dan UMKN, dianggap merugikan buruh.
-
SesMenko Perekonomian Sebut RUU Omnibus Law Cipker Lindungi Pekerja, Presiden OPSI: Tak Sesuai Fakta
Presiden (OPSI), Saeful Tavip membantah pernyataan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja
-
Kritik Proses Pembuatan Omnibus Law, Ketua KASBI: Ini Sangat Misterius
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan kritikannya soal proses pembuatan omnibus law.
-
5 Kontroversi Aturan Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja
Ada sejumlah aturan yang menjadi kontroversi di kalangan buruh/pekerja di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.
-
Wapres: Percepat Izin Bangun Perumahan di Tengah Gejolak Ekonomi dan Wabah Corona
Maruf mengatakan, stimulus berupa Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sudah tepat untuk membuat industri properti kembali menanjak.
-
Kritik Sistem Upah hingga PHK Kaum Buruh dalam Omnibus Law, Presiden OPSI: Bagaimana Tidak Pesimis?
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip mengungkap sejumlah kerugian buruh akibat Omnibus Law.
-
Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan
Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sank
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved