Breaking News:

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berpeluang Pasok Kebutuhan BUMN

Setidaknya ada 72.189 UMKM penyedia yang akan menyalurkan produknya ke BUMN dengan rerata nilai proyek per UMKM sebesar Rp 250 juta.

Yanuar Riezqi Yovanda
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN membuka ruang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi supplier atau vendor dari BUMN.

Tiko, sapaannya menjelaskan pertemuan antara BUMN dan UMKM ini diwadahi melalui platform digital PaDi UMKM yang bertujuan mempermudah UMKM dalam mengakses pasar.

"Ada sekitar Rp18,52 Triliun pembelian BUMN yakni baik Capex maupun Opex ini akan diberikan kepada para pelaku UMKM. Ini kita akan segera launching di bulan Agustus," katanya dalam diskusi virtual yang digelar Indef di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Baca: Ketua Komisi VI DPR Minta Komite Penanganan Covid-19 Ditambah Tim UMKM

Wamen BUMN berharap para pelaku UMKM lokal yang telah tersertifikasi dan masuk di katalog Kementerian Koperasi dan UKM bisa menjadi preferred supplier ke BUMN.

"Usaha yang bisa disalurkan misalnya catering, seragam, berbagai produk-produk pendukung dalam hal manufaktur. Diharapkan ini bisa menjadi katalis bagi demand baru," kata Tiko.

Baca: Lembaga Keuangan Syariah Mudahkan Permodalan UMKM

Setidaknya ada 72.189 UMKM penyedia yang akan menyalurkan produknya ke BUMN dengan rerata nilai proyek per UMKM sebesar Rp 250 juta.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri.

Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil,” ujar Roni.

Menurutnya, LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved