Indef Sarankan Pemerintah Buat Peta Jalan Industri Perunggasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera membuat roadmap atau peta jalan industri perunggasan yang komprehensif.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, hal ini mengingat peran strategis dan kontribusi sektor perunggasan yang sangat besar.

Beberapa kebijakan yang perlu disusun yakni pengaturan kembali peran masing-masing stakeholders dalam sinergitas keseimbangan supply dan demand ayam.

"Kemudian, mendorong modernisasi industri perunggasan nasional dengan menatanya ke arah modern supply chain, inovasi dan adopsi teknologi," ujarnya, Rabu (11/11/2020).

Selain itu, lanjutnya, kebijakan peningkatan efektivitas kebijakan dan efesiensi dalam penyediaan pakan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Sementara, untuk mempertahankan momentum efektivitas kebijakan pemotongan supply dan meminimalisir terjadinya pelanggaran maka perlu dilakukan antara lain dalam penentuan kuota impor perlu digunakan indeks bobot.

Tujuannya untuk memastikan tidak ada pihak yang tidak memenuhi syarat mendapat kuota, dan jumlah impor kuota menjadi insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri.

Tauhid menjelaskan, kuota diberikan hanya untuk yang memiliki fasilitas Grand Parent Stock (GPS) dan PS farm, dan jumlahnya menggunakan indeks bobot berdasarkan jumlah investasi rumah potong hewan unggas dan cold storage.

Lalu, dia menambahkan, berdasarkan banyaknya mitra peternak rakyat, jumlah ekspor, dan kepatuhan terhadap program pemerintah.

Adapun pemerintah juga dimintanya untuk membuat data transparan, real time dan online, sehingga lebih akurat dan dapat dilakukan pengawasan bersama oleh perusahaan, asosiasi, pemerintah, media
massa, dan publik.

"Data tersebut dipublikasikan di web portal secara terbuka. Data yang perlu diawasi antara lain data kuota impor GPS, termasuk mekanisme pemberian kuota, data target dan realisasi cutting Hatching Egg (HE) dan afkir dini PS, serta berita acara dan dokumen pendukung, termasuk sanksi," pungkas Tauhid.