Breaking News:

Kemenperin Optimalkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Zona Integritas

BPPI mengapresiasi capaian satker Kemenperin, terutama yang memperoleh predikat WBBM pada tahun 2020.

TRIBUN/HO
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir didampingi (dari kiri) Kapusdiklat Industri Mujiyono, Politeknik Industri Logam Morowali Isa Setiasyah Toha, Sekjen Kemenperin Haris Munandar, Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Arus Gunawan dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah memperhatikan ruang laboratorium dan alat ptaktik di politeknik Industri Logam Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (18/9/2017). Kawasan industri yang memiliki luas 2.000 hektare (ha) tersebut telah diisi sekitar 10 pabrik smelter berbasis nikel dengan menyerap tenaga kerja saat ini lebih dari 10 ribu orang dan akan bertambah mencapai 80 ribu orang apabila beberapa perusahaan yang saat ini masih tahap konstruksi sudah beroperasi penuh. TRIBUNNEWS/HO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kementerian Perindustrian mencanangkan gerakan zona integritas.

Inspektur Jenderal Kemenperin Arus Gunawan mengatakan kementeriannya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

"Salah satu langkah strategis yang dijalankan dengan mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerja (satker) Kemenperin, agar senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya, Rabu (30/12/2020).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya Kemenperin untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat dan akuntabel.

"Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global," ungkap Arus.

Agar pembangunan zona integritas sukses dibangun, diperlukan kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi tempat individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

Baca juga: Kepala BKPM Sebut Investasi LG Consortium Integrasikan Industri Baterai Kendaraan Listrik

"Karena itu, kami terus mendorong agar pelaksanaan pelayanan publik seluruh unit satker di bawah Kemenperin untuk memberikan layanan prima serta mampu berinovasi dalam melakukan jasa layanan," jelasnya.

Baca juga: Industri Manufaktur Diproyeksi Tumbuh 3,95 Persen di 2021

Serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan Kemenperin sejak 2005, melalui pembangunan zona integritas dan penanaman nilai, serta budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin.

Satker yang menerima predikat WBK dan WBBM telah menerapkan manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Halaman
12
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved